Pembebasan Lahan PLTU Batang Masih Alot
Kamis, 07 Agustus 2014 - 19:27 WIB
Pembebasan Lahan PLTU Batang Masih Alot
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Chairul Tanjung (CT) mengatakan, hingga saat ini pembebasan lahan untuk proses pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah (Jateng) masih alot, bahkan tidak memungkinkan.
"Jadi kita melihat pembebasan tanah secara normal sudah tidak memungkinkan. Karenanya kita menggunakan UU Nomor 2 di dalam pembebasan tanah Batang, namun ini masih lama waktunya butuh satu tahun melakukan proses itu," terangnya di Kantor Kemenko Jakarta, Kamis (7/8/2014).
Sebab itu, pihaknya memutuskan supaya PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero untuk membangun PLTU berkapasitas 2X1.000 megawatt (MW), yang lokasinya tetap berada di Jawa Tengah.
"Kita memutuskan PLN membangun PLTU 2x1.000 MW di Jawa Tengah juga, lokasinya sudah dimiliki PLN dan segera dibangun pada tahun ini juga," jelasnya.
Mengenai kelanjutan PLTU Batang, Mantan Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) ini melempar kembali kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakat setempat.
"Kalau mereka mau ada investasi Rp40 triliun masuk yang bisa membangkitkan ekonomi di Batang, segera beresin. Cuma tinggal sisa 32 orang, masa 32 orang itu mengganggu pembangunan proyek Rp40 triliun," tandasnya.
"Jadi kita melihat pembebasan tanah secara normal sudah tidak memungkinkan. Karenanya kita menggunakan UU Nomor 2 di dalam pembebasan tanah Batang, namun ini masih lama waktunya butuh satu tahun melakukan proses itu," terangnya di Kantor Kemenko Jakarta, Kamis (7/8/2014).
Sebab itu, pihaknya memutuskan supaya PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero untuk membangun PLTU berkapasitas 2X1.000 megawatt (MW), yang lokasinya tetap berada di Jawa Tengah.
"Kita memutuskan PLN membangun PLTU 2x1.000 MW di Jawa Tengah juga, lokasinya sudah dimiliki PLN dan segera dibangun pada tahun ini juga," jelasnya.
Mengenai kelanjutan PLTU Batang, Mantan Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) ini melempar kembali kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakat setempat.
"Kalau mereka mau ada investasi Rp40 triliun masuk yang bisa membangkitkan ekonomi di Batang, segera beresin. Cuma tinggal sisa 32 orang, masa 32 orang itu mengganggu pembangunan proyek Rp40 triliun," tandasnya.
(izz)
Lihat Juga :
