Pembatasan Solar Ganggu Kinerja Angkutan Umum
Sabtu, 09 Agustus 2014 - 13:44 WIB
Pembatasan Solar Ganggu Kinerja Angkutan Umum
A
A
A
JAKARTA - Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indoneia (MTI) Darmaningtyas menjelaskan, pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) terutama solar tidak sesuai dengan kinerja angkutan umum, baik untuk penumpang maupun barang.
Dia menerangkan, Kementerian Keuangan sudah memaparkan data, dan menunjukkan bahwa dari 99,76% konsumsi premium untuk angkutan darat, rinciannya 45% untuk mobil, 40% sepeda motor, dan 15% angkutan umum.
"Jadi, angkutan umum hanya konsumsi 15%. Sebesar 91,47% konsumsi solar untuk angkutan darat, dengan rincian 39% truk angkutan barang, bus 30%, truk tambang 26% dan kendaraan pribadi 5%," ujarnya saat dihubungi Sindonews di Jakarta, Sabtu (9/8/2014).
Maka, lanjut dia, dengan kondisi tersebut tentu akan mengganggu kinerja angkutan umum yang beroperasi.
"Beban yang dipikul mereka (angkutan umum) terlihat double di sini, kenaikan biaya operasional, dan gangguan operasional. Karena bila trayek mereka melayani wilayah Jakarta Pusat, sedangkan SPBU di Jakarta Pusat tidak boleh menjual solar subsidi, terpaksa harus isi di luar Jakarta Pusat. Ini pasti akan memberatkan mereka," jelasnya.
Darmaningtyas mengatakan, kebijakan ini secara langsung akan berdampak pada meningkatnya biaya operasional angkutan umum yang dampak akhirnya akan dibebankan kepada pengguna angkutan umum.
"Ini akan jadi dampak dari pembatasan penjualan solar bersubsidi. Yang akan terjadi adalah kenaikan tarif angkutan umum yang tidak bisa dihindari, kecuali disubsidi pemerintah. Tapi jika angkutan barang, maka dampaknya kenaikan harga barang yang tidak terelakan sebagai konsekuensi logis dari kenaikkan biaya kirim," pungkasnya.
Dia menerangkan, Kementerian Keuangan sudah memaparkan data, dan menunjukkan bahwa dari 99,76% konsumsi premium untuk angkutan darat, rinciannya 45% untuk mobil, 40% sepeda motor, dan 15% angkutan umum.
"Jadi, angkutan umum hanya konsumsi 15%. Sebesar 91,47% konsumsi solar untuk angkutan darat, dengan rincian 39% truk angkutan barang, bus 30%, truk tambang 26% dan kendaraan pribadi 5%," ujarnya saat dihubungi Sindonews di Jakarta, Sabtu (9/8/2014).
Maka, lanjut dia, dengan kondisi tersebut tentu akan mengganggu kinerja angkutan umum yang beroperasi.
"Beban yang dipikul mereka (angkutan umum) terlihat double di sini, kenaikan biaya operasional, dan gangguan operasional. Karena bila trayek mereka melayani wilayah Jakarta Pusat, sedangkan SPBU di Jakarta Pusat tidak boleh menjual solar subsidi, terpaksa harus isi di luar Jakarta Pusat. Ini pasti akan memberatkan mereka," jelasnya.
Darmaningtyas mengatakan, kebijakan ini secara langsung akan berdampak pada meningkatnya biaya operasional angkutan umum yang dampak akhirnya akan dibebankan kepada pengguna angkutan umum.
"Ini akan jadi dampak dari pembatasan penjualan solar bersubsidi. Yang akan terjadi adalah kenaikan tarif angkutan umum yang tidak bisa dihindari, kecuali disubsidi pemerintah. Tapi jika angkutan barang, maka dampaknya kenaikan harga barang yang tidak terelakan sebagai konsekuensi logis dari kenaikkan biaya kirim," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
