Daya Tawar Pemerintah terhadap Asing Lemah
Sabtu, 09 Agustus 2014 - 14:34 WIB
Daya Tawar Pemerintah terhadap Asing Lemah
A
A
A
JAKARTA - Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy menilai, sejak awal proses renegosiasi dengan dua perusahaan tambang kelas kakap, yaitu PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), posisi tawar (bargaining position) pemerintah Indonesia lemah.
"Renegosiasi Freeport dan Newmont itu sesungguhnya pemerintah tidak punya daya tawar atas kebijakan yang dibangun," ujarnya kepada Sindonews, Sabtu (9/8/2014).
Ichsanuddin mengatakan, potensi peningkatan ekspor yang dipicu oleh tuntasnya renegosiasi kontrak karya (KK) dengan Freeport, tak lantas memperbaiki posisi defisit transaksi berjalan Indonesia.
"Di tengah impor kuat, ekspor kita secara makro melambat. Namun, di saat yang sama pertumbuhan impor tinggi. Akhirnya defisit neraca berjalan, defisit anggaran juga," jelasnya
Sebab itu, peningkatan ekspor setelah selesainya proses renegosiasi tersebut tidak lantas meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada kuartal II/2014 ini hanya tumbuh 5,12%.
"Daya tawarnya lemah (pemerintah). Dari mulai renegosiasi saja pemerintah lemah. Apalagi dalam persoalan smelting programme. Indonesia tetap didikte untuk mengekspor barang mentah. Daya tawar pemerintah lemah," tandasnya.
"Renegosiasi Freeport dan Newmont itu sesungguhnya pemerintah tidak punya daya tawar atas kebijakan yang dibangun," ujarnya kepada Sindonews, Sabtu (9/8/2014).
Ichsanuddin mengatakan, potensi peningkatan ekspor yang dipicu oleh tuntasnya renegosiasi kontrak karya (KK) dengan Freeport, tak lantas memperbaiki posisi defisit transaksi berjalan Indonesia.
"Di tengah impor kuat, ekspor kita secara makro melambat. Namun, di saat yang sama pertumbuhan impor tinggi. Akhirnya defisit neraca berjalan, defisit anggaran juga," jelasnya
Sebab itu, peningkatan ekspor setelah selesainya proses renegosiasi tersebut tidak lantas meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada kuartal II/2014 ini hanya tumbuh 5,12%.
"Daya tawarnya lemah (pemerintah). Dari mulai renegosiasi saja pemerintah lemah. Apalagi dalam persoalan smelting programme. Indonesia tetap didikte untuk mengekspor barang mentah. Daya tawar pemerintah lemah," tandasnya.
(dmd)
Lihat Juga :
