Pengusaha Santai Sikapi Sengketa Pilpres

Kamis, 14 Agustus 2014 - 11:21 WIB
Pengusaha Santai Sikapi...
Pengusaha Santai Sikapi Sengketa Pilpres
A A A
JAKARTA - Para pelaku usaha menanggapi santai terkait sengketa pemilihan presiden (pilpres) 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang, sengketa tersebut tidak berdampak signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional.

Sarman beranggapan jika gairah pasar sangat membaik setelah proses pilpres 2014 berjalan aman, tertib dan lancar.

"Kalau kita mengamati kondisi ekonomi saat ini secara umum tidak memiliki pengaruh terhadap jalannya proses gugatan di MK. Kita melihat bahwa ekonomi kita berjalan normal dan gairah pasar sangat membaik," ujarnya, Kamis (14/8/2014).

Menurutnya, dengan tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 75%, menunjukan sebagai indikator presiden terpilih memiliki legitimasi kuat. Adapun gugatan ke MK yang dilakukan oleh salah satu capres-cawapres merupakan hak yang dijamin Undang-Undang (UU).

"Namun, dunia usaha melihat bahwa MK akan bekerja dengan profesional dan melihat fakta. Yang menjadi harapan dunia adalah apapun yang menjadi keputusan MK dapat dihormati dan diterima semua pihak, sehingga bersifat final dan bagi dunia usaha sudah ada kepastian," terang dia.

Sementara, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD), menurut Sarman tidak ada hubungan dan kaitannya dengan sengketa pilpres di MK.

Dia mengatakan, kondisi itu terjadi karena kebijakan ekonomi di Amerika Serikat dan itu juga dialami mata uang negara-negara berkembang lainya.

"Pasar saham kita sampai saat ini berjalan dengan baik, normal dan merespon dengan positif setelah hasil pilpres. Kita sangat meyakini bila semua pihak dapat menerima hasil keputusan MK maka kondisi ekonomi kita tidak mengalami gangguan dan pasar akan tetap bergairah," pungkasnya.
(izz)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Pemerintah Belum Tuntaskan...
Pemerintah Belum Tuntaskan Hak 2.747 Penyelenggara Pemilu 2014
Kebocoran Data Pemilih...
Kebocoran Data Pemilih Pemilu 2014, Ini Kata KPU DIY
Capaian Partai Gerindra...
Capaian Partai Gerindra di Pemilu 2009, 2014, dan 2019
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Bayar Uang Penghargaan Penyelenggara Pemilu 2014
Peretas Diduga Bobol...
Peretas Diduga Bobol Data Pemilih Pemilu 2014 Melalui KPU
Data Pemilih Pemilu...
Data Pemilih Pemilu 2014 Diduga Dibobol, Termasuk DPT Bantul
Berita Terkini
Tokenisasi Saham AI...
Tokenisasi Saham AI Diminati Investor, Bittime Catat Kepemilikan Naik 106%
1 jam yang lalu
Iran-AS Memanas Lagi,...
Iran-AS Memanas Lagi, Harga Minyak Dunia Melonjak Lebih dari 6%
1 jam yang lalu
Pertamina Manfaatkan...
Pertamina Manfaatkan Jakarta Fair Perkuat Daya Saing UMKM Lokal
2 jam yang lalu
Pasar Saham RI Terancam...
Pasar Saham RI Terancam Turun Kelas, Modal Asing Bisa Kabur Rp3,6 Triliun
2 jam yang lalu
Sertifikasi Influencer...
Sertifikasi Influencer Kripto Dinilai Jadi Langkah Positif Bangun Ekosistem Lebih Sehat
2 jam yang lalu
Rupiah Kian Krasan di...
Rupiah Kian Krasan di Kisaran Rp18.000, Apa Penyebabnya?
3 jam yang lalu
Infografis
10 Pengusaha Sukses...
10 Pengusaha Sukses yang Memulai Bisnis di Usia 50 Tahun ke Atas
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved