Pemerintahan Baru Harus Benahi Data Ekonomi Penduduk
Jum'at, 15 Agustus 2014 - 14:40 WIB
Pemerintahan Baru Harus Benahi Data Ekonomi Penduduk
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengatakan, hal mendasar yang harus diperbaiki dari sistem pemerintahan yang lalu adalah soal data penduduk yang nantinya akan membuka kran data ekonomi penduduk yang mampu maupun yang kurang atau tidak mampu.
"Saya tidak mengatakan untuk kabinet yang lalu gagal, namun tentu harus ada beberapa koreksi misalnya, saya kebetulan komisi kesehatan dan ketenagakerjaan, dalam persoalan ketenagakerjaan, ada definisi yang harus dirombak dari data itu," ujarnya usai acara pidato kenegaraan di gedung DPR MPR Jakarta, Jumat (15/8/2014).
Rieke menjelaskan, kedepan memang harus dilihat ada perjanjian kerja di situ, ada upahnya. Jadi penghasilan penduduk perbulan yang akan menentukan apakah orang itu kemudian bekerja dengan benar di sektor formal atau informal yang kemudian akan mempengaruhi kategori miskin atau tidak.
"Data penduduk itu kemudian disampaikan kepada publik secara transparan tidak digunakan sebagai model pencitraan karena misalnya kalau kita lihat yang sering terjadi adalah mengenai angka kemiskinan, mengenai angka pengangguran yang menjadi hal sangat penting," ujarnya lagi.
Di sini, lanjut Rieke, memang harus ada keberanian dari pemerintah baru mengungkap kondisi rakyatnya yang sebenarnya. Karena begitu datanya manipulasi, maka programnya juga akan terlihat manipulatif dan kerjanya pun akan manipulatif.
"Ini tentu jadi sangat penting karena begitu ini meleset, maka orang-orang yang diamanatkan oleh konstitusi kita untuk mendapatkan perlindungan negara, itu adalah mereka yang miskin atau tidak mampu, akhirnya juga meleset dan mereka hidupnya tidak akan berubah karena datanya meleset," tandasnya.
"Saya tidak mengatakan untuk kabinet yang lalu gagal, namun tentu harus ada beberapa koreksi misalnya, saya kebetulan komisi kesehatan dan ketenagakerjaan, dalam persoalan ketenagakerjaan, ada definisi yang harus dirombak dari data itu," ujarnya usai acara pidato kenegaraan di gedung DPR MPR Jakarta, Jumat (15/8/2014).
Rieke menjelaskan, kedepan memang harus dilihat ada perjanjian kerja di situ, ada upahnya. Jadi penghasilan penduduk perbulan yang akan menentukan apakah orang itu kemudian bekerja dengan benar di sektor formal atau informal yang kemudian akan mempengaruhi kategori miskin atau tidak.
"Data penduduk itu kemudian disampaikan kepada publik secara transparan tidak digunakan sebagai model pencitraan karena misalnya kalau kita lihat yang sering terjadi adalah mengenai angka kemiskinan, mengenai angka pengangguran yang menjadi hal sangat penting," ujarnya lagi.
Di sini, lanjut Rieke, memang harus ada keberanian dari pemerintah baru mengungkap kondisi rakyatnya yang sebenarnya. Karena begitu datanya manipulasi, maka programnya juga akan terlihat manipulatif dan kerjanya pun akan manipulatif.
"Ini tentu jadi sangat penting karena begitu ini meleset, maka orang-orang yang diamanatkan oleh konstitusi kita untuk mendapatkan perlindungan negara, itu adalah mereka yang miskin atau tidak mampu, akhirnya juga meleset dan mereka hidupnya tidak akan berubah karena datanya meleset," tandasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
