RUU APBN 2015 Dinilai Masih Banyak Kelemahan
RUU APBN 2015 Dinilai Masih Banyak Kelemahan
A
A
A
JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Ahmadi Noor Supit menilai Rancangan Undang-Undang APBN 2015 sebagaimana disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di DPR RI hari ini, masih banyak kelemahan.
"Ini kan dibuatnya dari nota keuangan dari basis yang kemarin (tahun 2014). Padahal banyak sekali kelemahan di dalamnya. Oleh karenanya, enggak bisa itu jadikan patokan kalau ingin memperbaiki ekonomi," kata Ahmad Noor Supit di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (15/8/2014).
Dia memberikan contoh, masalah anggaran subsidi yang dialokasikan pemerintah masih sangat besar, Rp443 triliun. Kemudian belanja pemerintah pusat juga dinilai begitu besar. Berbeda dengan dana transfer daerah.
"Itu juga belanja pusat jadi besar banget, sementara transfer ke daerah kecil sekali walau sudah sama Undang-Undang desa. Jadi tidak ada perubahan signifikan," jelasnya.
Ditambahkan dia, perubahan terhadap nota keuangan APBN 2015 tersebut menurutnya juga sangat tergantung pada pemerintahan yang baru. "Karena itu saya berharap pembahasan APBN 2015 didampingi oleh tim ekonomi pemerintah baru," tandasnya.
"Ini kan dibuatnya dari nota keuangan dari basis yang kemarin (tahun 2014). Padahal banyak sekali kelemahan di dalamnya. Oleh karenanya, enggak bisa itu jadikan patokan kalau ingin memperbaiki ekonomi," kata Ahmad Noor Supit di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (15/8/2014).
Dia memberikan contoh, masalah anggaran subsidi yang dialokasikan pemerintah masih sangat besar, Rp443 triliun. Kemudian belanja pemerintah pusat juga dinilai begitu besar. Berbeda dengan dana transfer daerah.
"Itu juga belanja pusat jadi besar banget, sementara transfer ke daerah kecil sekali walau sudah sama Undang-Undang desa. Jadi tidak ada perubahan signifikan," jelasnya.
Ditambahkan dia, perubahan terhadap nota keuangan APBN 2015 tersebut menurutnya juga sangat tergantung pada pemerintahan yang baru. "Karena itu saya berharap pembahasan APBN 2015 didampingi oleh tim ekonomi pemerintah baru," tandasnya.
(gpr)
Explore More