Perencanaan Anggaran Pemerintah Masih Konservatif
Sabtu, 16 Agustus 2014 - 21:27 WIB
Perencanaan Anggaran Pemerintah Masih Konservatif
A
A
A
JAKARTA - Executive Director Center for Indonesia Taxation Analysis (Cita), Yustinus Prastowo menilai pemerintah masih melanjutkan perencanaan anggaran yang konservatif, dengan peningkatan target penerimaan negara secara inkremental (berkaca realisasi anggaran tahun ini untuk menetapkan anggaran tahun depan).
"Hal ini tampak dalam RAPBN 2015, belum terlihat adanya upaya yang kuat dari pemerintah untuk mengoptimalisasi sumber pendapatan negara, termasuk mengurangi potensi kebocoran penerimaan," ujarnya dalam konferensi pers RAPBN 2015 di Restoran Pulau Dua, Jakarta, Sabtu (16/8/2014).
Menurut Yustinus, rancangan APBN 2015 masih belum dilindungi oleh sistem integritas demi mencegah terjadinya salah urus, korupsi, dan penyelewengan anggaran lainnya.
Kinerja pemerintah dalam upaya penyediaan pelayanan dasar untuk pendidikan dan kesehatan, serta penanggulangan kemiskinan masih menghadapi tantangan efektifitas. Hal ini dikarenakan dampak APBN dalam mengentaskan kemiskinan ternyata berbiaya tinggi dan fluktuatif.
"Peningkatan alokasi anggaran pada kenyataannya membuat ongkos untuk menurunkan kemiskinan di Indonesia semakin mahal. Dan, pemerintahan baru praktis mewarisi stagnasi upaya penurunan angka kemiskinan, sekaligus peningkatan angka ketimpangan yang drastis," tandasnya.
"Hal ini tampak dalam RAPBN 2015, belum terlihat adanya upaya yang kuat dari pemerintah untuk mengoptimalisasi sumber pendapatan negara, termasuk mengurangi potensi kebocoran penerimaan," ujarnya dalam konferensi pers RAPBN 2015 di Restoran Pulau Dua, Jakarta, Sabtu (16/8/2014).
Menurut Yustinus, rancangan APBN 2015 masih belum dilindungi oleh sistem integritas demi mencegah terjadinya salah urus, korupsi, dan penyelewengan anggaran lainnya.
Kinerja pemerintah dalam upaya penyediaan pelayanan dasar untuk pendidikan dan kesehatan, serta penanggulangan kemiskinan masih menghadapi tantangan efektifitas. Hal ini dikarenakan dampak APBN dalam mengentaskan kemiskinan ternyata berbiaya tinggi dan fluktuatif.
"Peningkatan alokasi anggaran pada kenyataannya membuat ongkos untuk menurunkan kemiskinan di Indonesia semakin mahal. Dan, pemerintahan baru praktis mewarisi stagnasi upaya penurunan angka kemiskinan, sekaligus peningkatan angka ketimpangan yang drastis," tandasnya.
(dmd)
Lihat Juga :
