DPR Dorong Kenaikan Harga BBM Bersubsidi
DPR Dorong Kenaikan Harga BBM Bersubsidi
A
A
A
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, kemudian realokasi subsidi dikucurkan untuk infrastruktur pelayanan publik.
"Isunya bukan kurangi subsidi. Tapi merealokasi besaran subsidi yang ada. Intinya BBM bersubsidi harus naik," kata Anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha di Jakarta, Jumat (22/8/2014).
Dia menyebutkan, meski gejolak inflasi akan muncul, namun realokasi subsidi yang dilakukan bisa mengatasi dampak tersebut. Misalnya, kucuran subsidi diberikan kepada kalangan menengah ke bawah agar mendapatkan akses kesehatan, dan pendidikan gratis.
"Inflasi itu soal daya saing. Makanya dari realokasi subsidi ini masyarakat bisa mendapatkan akses kesehatan dan asuransi gratis. Kemudian Menerima pendidikan sekolah gratis. Jadi lebih targeted," tutur Satya.
Pihaknya menilai, selama ini BBM bersubsidi kerap salah sasaran. Hampir sekitar 70% pengguna BBM bersubsidi merupakan kalangan menengah ke atas. Ia mengatakan, masih banyak kalangan menengah ke bawah yang tidak memiliki kendaraan roda dua atau tidak mengonsumsi BBM bersubsidi.
"Masyarakat ada yang enggak dapat BBM bersubsidi. Mereka saja ada yang enggak punya sepeda motor. Artinya memang beban subsidi ke BBM salah sasaran," ucapnya.
Pihaknya meminta agar pemerintahan saat ini bisa menciptakan ruang fiskal yang baik bagi kabinet pemerintah mendatang. Pasalnya, hal ini bisa membuka kesempatan yang baik dalam membentuk konsep terukur dalam merealokasi beban subsidi BBM.
"Yang jelas pemerintah saat ini harus punya sikap. Kalau tidak dijalankan, ya ruang fiskal sempit. Kalau kenaikan harga BBM dilaksanakan maka memberikan kesempatan kepada kabinet selanjutnya untuk memanfaatkan ruang fiskal yang baik bagi kesejahteraan rakyat," terang Satya.
"Isunya bukan kurangi subsidi. Tapi merealokasi besaran subsidi yang ada. Intinya BBM bersubsidi harus naik," kata Anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha di Jakarta, Jumat (22/8/2014).
Dia menyebutkan, meski gejolak inflasi akan muncul, namun realokasi subsidi yang dilakukan bisa mengatasi dampak tersebut. Misalnya, kucuran subsidi diberikan kepada kalangan menengah ke bawah agar mendapatkan akses kesehatan, dan pendidikan gratis.
"Inflasi itu soal daya saing. Makanya dari realokasi subsidi ini masyarakat bisa mendapatkan akses kesehatan dan asuransi gratis. Kemudian Menerima pendidikan sekolah gratis. Jadi lebih targeted," tutur Satya.
Pihaknya menilai, selama ini BBM bersubsidi kerap salah sasaran. Hampir sekitar 70% pengguna BBM bersubsidi merupakan kalangan menengah ke atas. Ia mengatakan, masih banyak kalangan menengah ke bawah yang tidak memiliki kendaraan roda dua atau tidak mengonsumsi BBM bersubsidi.
"Masyarakat ada yang enggak dapat BBM bersubsidi. Mereka saja ada yang enggak punya sepeda motor. Artinya memang beban subsidi ke BBM salah sasaran," ucapnya.
Pihaknya meminta agar pemerintahan saat ini bisa menciptakan ruang fiskal yang baik bagi kabinet pemerintah mendatang. Pasalnya, hal ini bisa membuka kesempatan yang baik dalam membentuk konsep terukur dalam merealokasi beban subsidi BBM.
"Yang jelas pemerintah saat ini harus punya sikap. Kalau tidak dijalankan, ya ruang fiskal sempit. Kalau kenaikan harga BBM dilaksanakan maka memberikan kesempatan kepada kabinet selanjutnya untuk memanfaatkan ruang fiskal yang baik bagi kesejahteraan rakyat," terang Satya.
(izz)
Explore More