BPH Migas Akan Minta Jokowi Naikkan Harga BBM
BPH Migas Akan Minta Jokowi Naikkan Harga BBM
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) Andi Noorsaman Someng mengatakan, pihaknya akan meminta kepada Presiden terpilih dalam hal ini Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.
Dia mengatakan, hal ini untuk mengurangi anggaran belanja dari sektor energi khususnya BBM bersubsidi. "Kalau saya dipanggil Jokowi saya akan minta naikan harga BBM," ujar Someng di Gedung DPR/MPR RI, Senin (25/8/2014).
Lebih lanjut dia mengatakan, saat ini kuota BBM bersubsidi terus menipis, lantaran harganya yang masih dinilai murah oleh masyarakat. Padahal pemerintah dan DPR telah mematok kuota BBM bersubsidi hanya 46 juta kiloliter sampai akhir tahun dan tidak bisa ditambah jika jebol.
Kendati demikan, Someng mengaku kuota yang dipatok untuk BBM bersubsidi tersebut tidak perlu direvisi. Sebab, kebijakan itu bisa dilakukan jika Pertamina melakukan pembatasan penjualan.
"Kita enggak mengkritisi, dengan volume yang ditugaskan Pertamina cukup sampai akhir tahun, juga jangan melanggar koridor yang ditetapkan," tutur dia.
Saat ini, lanjut Someng, masih ada kegiatan penyelundupan BBM bersubsidi lantaran Pertamina memiliki keterbatasan untuk mengawasi seluruh SPBU. Sebab, tidak semua SPBU milik Pertamina, dan ada yang bekerja sama dengan pihak swasta sebagai pengelolanya.
"Kita tahu Pertamina kesulitan 10 ribu SPBU bukan semuanya punya Pertamina," tandas dia.
Dia mengatakan, hal ini untuk mengurangi anggaran belanja dari sektor energi khususnya BBM bersubsidi. "Kalau saya dipanggil Jokowi saya akan minta naikan harga BBM," ujar Someng di Gedung DPR/MPR RI, Senin (25/8/2014).
Lebih lanjut dia mengatakan, saat ini kuota BBM bersubsidi terus menipis, lantaran harganya yang masih dinilai murah oleh masyarakat. Padahal pemerintah dan DPR telah mematok kuota BBM bersubsidi hanya 46 juta kiloliter sampai akhir tahun dan tidak bisa ditambah jika jebol.
Kendati demikan, Someng mengaku kuota yang dipatok untuk BBM bersubsidi tersebut tidak perlu direvisi. Sebab, kebijakan itu bisa dilakukan jika Pertamina melakukan pembatasan penjualan.
"Kita enggak mengkritisi, dengan volume yang ditugaskan Pertamina cukup sampai akhir tahun, juga jangan melanggar koridor yang ditetapkan," tutur dia.
Saat ini, lanjut Someng, masih ada kegiatan penyelundupan BBM bersubsidi lantaran Pertamina memiliki keterbatasan untuk mengawasi seluruh SPBU. Sebab, tidak semua SPBU milik Pertamina, dan ada yang bekerja sama dengan pihak swasta sebagai pengelolanya.
"Kita tahu Pertamina kesulitan 10 ribu SPBU bukan semuanya punya Pertamina," tandas dia.
(gpr)
Explore More