Dirut Pertamina dan PLN Tergantung Komunikasi SBY-Jokowi

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan, nasib penggantian Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) masih harus menunggu komunikasi antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).

"Saya berharap dikomunikasikan dulu, antara presiden yang sekarang dengan presiden terpilih maunya apa," ujar Dahlan setelah Rapat Pimpinan (Rapim) di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (28/8/2014).

Lebih lanjut dia mengatakan, hal ini lantaran perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kedua belah pihak mengenai pemilihan pelaksana tugas (Plt) atau langsung mengangkat dirut yang baru.

"Sekarang dengan presiden terpilih maunya apa? Apa biar saja diangkat sekarang, atau sekarang PLT aja baru pemerintahan baru yang mengangkat, tapi terserah," jelasnya.

Mantan Bos PLN ini mengatakan, pergantian pimpinan dua perusahaan berpelat merah ini merupakan tanggung jawab yang besar dan harus berdasarkan ketelitian. Hal ini karena BUMN Migas dan Kelistrikan ini akan berdampak besar ke berbagai sektor.

"Karena itu perusahaan besar, apakah PLN atau Pertamina itu perusaahaan yang besar sangat berpengaruh pada perekonomian nasional sangat tinggi," katanya.

Dahlan menambahkan, hingga saat ini pihaknya belum mengetahui mengenai pembahasan pertemuan antara Presiden SBY dan Jokowi di Bali. "Apakah tadi malam sudah sempat dibicarakan atau belum, saya juga belum tahu," tukasnya.