Alasan Transparansi, Jokowi Diminta Go-Public kan Pertamina
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon meminta agar pemerintah baru dalam hal ini Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) bisa meng-go-public kan PT Pertamina (Persero).
Dia mengatakan, hal ini agar terjadi transparansi dan agar Pertamina dapat melakukan audit terhadap hasil minyaknya sendiri.
"Good governance itu dilihat dari transparansi. Kita membutuhkan audit berapa sebenarnya per liter harga bahan bakar untuk ron-ron yang berbeda, itu kita perlu," terang dia dalam Diskusi Polemik Sindo Trijaya di Waroeng Daun Jakarta, Sabtu (30/8/2014).
Lebih lanjut dia mengatakan, audit tersebut membuat kita bisa merujuk pada angka yang dikeluarkan tersebut tentang bagaimana cara pandang komoditas harkat hidup orang banyak.
"Kita melihat apakah harus mengoreksi Pertamina, bahkan pengadaan sejak impor yang sebenarnya kita nett importir, kita masih mix sebagian dari luar dan dalam negeri," tambahnya.
Effendi juga menuturkan, hal ini agar kita bisa mengetahui berapa besaran harga minyak per liter yang sebenarnya dibeli oleh BUMN minyak dan gas (Migas) tersebut.
"Oleh karenanya pemerintahan yang baru nanti saya sarankan untuk meng-go-public kan BUMN seperti Pertamina dan PLN agar semua terkoreksi langsung ke shareholdernya rakyat Indonesia," tandasnya.
Dia mengatakan, hal ini agar terjadi transparansi dan agar Pertamina dapat melakukan audit terhadap hasil minyaknya sendiri.
"Good governance itu dilihat dari transparansi. Kita membutuhkan audit berapa sebenarnya per liter harga bahan bakar untuk ron-ron yang berbeda, itu kita perlu," terang dia dalam Diskusi Polemik Sindo Trijaya di Waroeng Daun Jakarta, Sabtu (30/8/2014).
Lebih lanjut dia mengatakan, audit tersebut membuat kita bisa merujuk pada angka yang dikeluarkan tersebut tentang bagaimana cara pandang komoditas harkat hidup orang banyak.
"Kita melihat apakah harus mengoreksi Pertamina, bahkan pengadaan sejak impor yang sebenarnya kita nett importir, kita masih mix sebagian dari luar dan dalam negeri," tambahnya.
Effendi juga menuturkan, hal ini agar kita bisa mengetahui berapa besaran harga minyak per liter yang sebenarnya dibeli oleh BUMN minyak dan gas (Migas) tersebut.
"Oleh karenanya pemerintahan yang baru nanti saya sarankan untuk meng-go-public kan BUMN seperti Pertamina dan PLN agar semua terkoreksi langsung ke shareholdernya rakyat Indonesia," tandasnya.
(dol)