Kadin Dorong Pemerintah Naikkan Harga BBM
Rabu, 03 September 2014 - 16:40 WIB
Kadin Dorong Pemerintah Naikkan Harga BBM
A
A
A
JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mendorong pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi hingga harga keekonomian, sehingga tidak ada lagi subsidi BBM.
Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto mengatakan, subsidi BBM harus segera dicabut. Jika tidak, hanya akan menguntungkan kelas menengah ke atas yang konsumsi BBM bersubsidi di atas 50% dari kuota yang ditetapkan dalam APBN-P 2014 sebesar 46 juta kiloliter (kl).
"Cabut subsidi BBM. Transparan kita jelaskan ke rakyat bangun program lebih bermanfaat dan ciptakan lapangan kerja," kata dia di Jakarta, Rabu (3/9/2014).
Menurutnya, selain tidak tepat sasaran disparitas antara harga BBM bersubsidi dan non subsidi juga dianggap sebagai pemicu krisis BBM bersubsidi. Lantaran hanya akan mendorong penyelundupan BBM.
"Disparitas ini justru menyebabkan kelangkaan BBM. Mending sudahlah kita hapus saja, tidak ada lagi kelangkaan, penyelundupan," ujarnya.
Atas berbagai alasan, Kadin mendorong alokasi subsidi BBM dapat digunakan untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Tidak hanya itu, alokasi subsidi BBM dapat digunakan sebagai modal bank daerah mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah.
"Kita tersandera dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Susah terukur ekonomi kita, padahal bisa tumbuh 7%," kata di.
Bambang meyakini, jika pemerintah secara benar melakukan sosialiasi, rakyat tidak akan keberatan adanya kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Kita jelaskan, sakitnya sekali tapi ekonomi jadi sehat. Tolong diluruskan justru mafia ini yang mendorong adanya salah persepsi naiknya harga BBM," tuturnya.
Dia menilai, kesalahan subsidi BBM berada di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Ibaratnya pemerintah sekarang menaruh bom waktu, kemudian meminta pemerintahan terpilih Jokowi-JK sebagai eksekutor.
"Tidak etis, tidak tepat mudah-mudahan tidak tinggalkan bom waktu karena tanggung jawab seharusnya ada di pemerintah sekarang," jelasnya.
Sementara, terkait inflasi, Bambang menyatakan tidak akan luar biasa karena kegiatan ekonomi masyarakat akan menggeliat. Pasalnya, dana subsidi sebesar Rp360 triliun tidak lagi dikucurkan tidak hanya pendidikan, kesehatan dan UMKM tapi juga untuk pembangunan infrastruktur.
"Bisa untuk membangun kilang. Satu refinery misal Rp70 triliun kalau dijalankan itu selesai itu masalah, maka ini perlu diluruskan," pungkas dia.
Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto mengatakan, subsidi BBM harus segera dicabut. Jika tidak, hanya akan menguntungkan kelas menengah ke atas yang konsumsi BBM bersubsidi di atas 50% dari kuota yang ditetapkan dalam APBN-P 2014 sebesar 46 juta kiloliter (kl).
"Cabut subsidi BBM. Transparan kita jelaskan ke rakyat bangun program lebih bermanfaat dan ciptakan lapangan kerja," kata dia di Jakarta, Rabu (3/9/2014).
Menurutnya, selain tidak tepat sasaran disparitas antara harga BBM bersubsidi dan non subsidi juga dianggap sebagai pemicu krisis BBM bersubsidi. Lantaran hanya akan mendorong penyelundupan BBM.
"Disparitas ini justru menyebabkan kelangkaan BBM. Mending sudahlah kita hapus saja, tidak ada lagi kelangkaan, penyelundupan," ujarnya.
Atas berbagai alasan, Kadin mendorong alokasi subsidi BBM dapat digunakan untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Tidak hanya itu, alokasi subsidi BBM dapat digunakan sebagai modal bank daerah mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah.
"Kita tersandera dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Susah terukur ekonomi kita, padahal bisa tumbuh 7%," kata di.
Bambang meyakini, jika pemerintah secara benar melakukan sosialiasi, rakyat tidak akan keberatan adanya kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Kita jelaskan, sakitnya sekali tapi ekonomi jadi sehat. Tolong diluruskan justru mafia ini yang mendorong adanya salah persepsi naiknya harga BBM," tuturnya.
Dia menilai, kesalahan subsidi BBM berada di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Ibaratnya pemerintah sekarang menaruh bom waktu, kemudian meminta pemerintahan terpilih Jokowi-JK sebagai eksekutor.
"Tidak etis, tidak tepat mudah-mudahan tidak tinggalkan bom waktu karena tanggung jawab seharusnya ada di pemerintah sekarang," jelasnya.
Sementara, terkait inflasi, Bambang menyatakan tidak akan luar biasa karena kegiatan ekonomi masyarakat akan menggeliat. Pasalnya, dana subsidi sebesar Rp360 triliun tidak lagi dikucurkan tidak hanya pendidikan, kesehatan dan UMKM tapi juga untuk pembangunan infrastruktur.
"Bisa untuk membangun kilang. Satu refinery misal Rp70 triliun kalau dijalankan itu selesai itu masalah, maka ini perlu diluruskan," pungkas dia.
(izz)
Lihat Juga :
