Kemenhub Kehilangan Hak Tolak Kenaikan Tarif CHC
Rabu, 03 September 2014 - 17:16 WIB
Kemenhub Kehilangan Hak Tolak Kenaikan Tarif CHC
A
A
A
JAKARTA - Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II RJ Lino mengatakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah kehilangan haknya untuk menaikkan tarif container handling charge (CHC) sebesar 10%.
Sebab, permintaan untuk menaikkan tarif CHC tersebut telah diajukan sejak April 2014 lalu. Proses yang berlarut-larut dan tertunda hingga lebih dari satu bulan ini pun menjadikan bisnis terhadap angkutan barang menjadi tersendat.
"Usulan CHC saya ke Menhub, kalau satu bulan tidak setuju, itu artinya dia setuju. Sekarang sudah satu bulan lebih, jadi sebenarnya saya bisa bilang, Menhub kehilangan haknya untuk nolak (kenaikan CHC), karena dia sudah setuju," ucap dia di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (3/9/2014).
Lebih lanjut dia menjelaskan, saat ini waktu tunggu (dweeling time) di Pelabuhan Tanjung Priok akan diturunkan dari yang sebelumnya enam hari menjadi empat hari.
"Tetapi masalahnya dweeling time ini ada yang tiga bulan, ada yang dua tahun. Akibatnya, pabrik-pabrik yang buat inventory days-nya (biaya penyimpanan barang di pelabuhan) keadaan normal dua minggu, tak berani mereka membuat 45 hari. Jadi ada extra 1 bulan inventory days. Itu menjadi cost lebih," tambahnya.
Padahal, sambung dia, sebagian besar biaya logistik tergantung pada biaya penyimpanan barang di pelabuhan (inventory). Inventory ini sendiri berkaitan langsung dengan regulasi. "Jadi, perizinan dan proses dari pemerintah inilah yang harus dirombak," tuturnya.
Bahkan dia mengklaim jika Pelabuhan Tanjung Priok macet, itu bukan karena pelabuhan, tetapi karena perdagangan dan bea cukai yang sulit dan berbelit.
"Semua orang sudah tahu. Dwelling time yang lama bukan karena kita (Pelni). Karena untuk kita, 1 hari makin baik makin banyak volumenya. Lama-lama di pelabuhan, saya tak senang kalau seperti ini," pungkas Lino.
Sebab, permintaan untuk menaikkan tarif CHC tersebut telah diajukan sejak April 2014 lalu. Proses yang berlarut-larut dan tertunda hingga lebih dari satu bulan ini pun menjadikan bisnis terhadap angkutan barang menjadi tersendat.
"Usulan CHC saya ke Menhub, kalau satu bulan tidak setuju, itu artinya dia setuju. Sekarang sudah satu bulan lebih, jadi sebenarnya saya bisa bilang, Menhub kehilangan haknya untuk nolak (kenaikan CHC), karena dia sudah setuju," ucap dia di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (3/9/2014).
Lebih lanjut dia menjelaskan, saat ini waktu tunggu (dweeling time) di Pelabuhan Tanjung Priok akan diturunkan dari yang sebelumnya enam hari menjadi empat hari.
"Tetapi masalahnya dweeling time ini ada yang tiga bulan, ada yang dua tahun. Akibatnya, pabrik-pabrik yang buat inventory days-nya (biaya penyimpanan barang di pelabuhan) keadaan normal dua minggu, tak berani mereka membuat 45 hari. Jadi ada extra 1 bulan inventory days. Itu menjadi cost lebih," tambahnya.
Padahal, sambung dia, sebagian besar biaya logistik tergantung pada biaya penyimpanan barang di pelabuhan (inventory). Inventory ini sendiri berkaitan langsung dengan regulasi. "Jadi, perizinan dan proses dari pemerintah inilah yang harus dirombak," tuturnya.
Bahkan dia mengklaim jika Pelabuhan Tanjung Priok macet, itu bukan karena pelabuhan, tetapi karena perdagangan dan bea cukai yang sulit dan berbelit.
"Semua orang sudah tahu. Dwelling time yang lama bukan karena kita (Pelni). Karena untuk kita, 1 hari makin baik makin banyak volumenya. Lama-lama di pelabuhan, saya tak senang kalau seperti ini," pungkas Lino.
(gpr)
Lihat Juga :
