YLKI Sarankan Distribusi Elpiji 3 Kg Tertutup
A
A
A
JAKARTA - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyarankan agar pemerintah dan PT Pertamina (Persero) mendistribusikan elpiji 3 kg secara tertutup.
Tulus mengatakan, hal ini guna menghindari penggunaan gas subsidi tersebut tidak tepat sasaran dan mengurangi oknum yang melakukan oplosan.
"Bukan hanya tugas Pertamina, ini juga tugas pemerintah. Misalnya dengan menerapkan elpiji 3 kg distribusinya tertutup," ujar dia kepada Sindonews, Kamis (11/9/2014).
Lebih lanjut dia mengatakan, tabung elpiji 3 kg hanya diperuntukkan untuk kalangan menengah ke bawah. Namun, dengan kenaikan harga ini berpotensi menyebabkan peralihan konsumen ke elpiji 3 kg.
"Gimana caranya, silakan dipikirkan (distribusi tertutup). Sehingga hanya orang yang secara ekonomi berat yang mendapatkan 3 kg. Bukan orang kaya. Karena harganya makin tinggi, jadi pindah ke 3 kg," imbuhnya.
Kenaikan harga tersebut, lanjut Tulus, turut berpotensi menyebabkan semakin maraknya aksi oplosan yang dilakukan oknum tak bertanggung jawab.
"Ya kemungkinan (oplosan). Nah, ini sangat logis kalau oplosan itu makin tinggi kalau tidak di antisipasi dengan efek dan berdasarkan hukum yang jelas," pungkas dia.
Tulus mengatakan, hal ini guna menghindari penggunaan gas subsidi tersebut tidak tepat sasaran dan mengurangi oknum yang melakukan oplosan.
"Bukan hanya tugas Pertamina, ini juga tugas pemerintah. Misalnya dengan menerapkan elpiji 3 kg distribusinya tertutup," ujar dia kepada Sindonews, Kamis (11/9/2014).
Lebih lanjut dia mengatakan, tabung elpiji 3 kg hanya diperuntukkan untuk kalangan menengah ke bawah. Namun, dengan kenaikan harga ini berpotensi menyebabkan peralihan konsumen ke elpiji 3 kg.
"Gimana caranya, silakan dipikirkan (distribusi tertutup). Sehingga hanya orang yang secara ekonomi berat yang mendapatkan 3 kg. Bukan orang kaya. Karena harganya makin tinggi, jadi pindah ke 3 kg," imbuhnya.
Kenaikan harga tersebut, lanjut Tulus, turut berpotensi menyebabkan semakin maraknya aksi oplosan yang dilakukan oknum tak bertanggung jawab.
"Ya kemungkinan (oplosan). Nah, ini sangat logis kalau oplosan itu makin tinggi kalau tidak di antisipasi dengan efek dan berdasarkan hukum yang jelas," pungkas dia.
(izz)