BPK Salah Satu Faktor Keberhasilan Birokrasi Reformasi
Jum'at, 12 September 2014 - 11:23 WIB
BPK Salah Satu Faktor Keberhasilan Birokrasi Reformasi
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Boediono menilai, laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi salah satu faktor keberhasilan pemerintah melakukan reformasi birokrasi.
Menurutnya, reformasi birokrasi menjadi hal penting untuk mendepak praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Boediono merasa bangga hingga saat ini BPK mencatat perbaikan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah yang signifikan.
"Pekerjaan ini masih jauh dari kata selesai. Upaya perbaikan harus ditingkatkan karena banyak LKKL dan LKPD belum memperoleh WTP, termasuk laporan keuangan pemerintah pusat yang baru WDP," ujarnya di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (12/9/2014).
Boediono mengingatkan, WTP bukan tujuan akhir, namun sasaran untuk mencapai tata kelola yang baik. "Kita sadar tidak ada jaminan memperoleh WTP, bebas dari KKN," ucapnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri mengatakan, capaian opini laporan keuangan menunjukkan reformasi keuangan Kementerian Lembaga (K/L).
Chatib mengungkapkan, RKAKL yang mendapat opini wajar sebanyak 83 LKKL terdiri dari 65 WTP dan 18 WDP. Capaian ini naik signifikan dibanding LKKL pertama kali pada 2006 yang hanya 7 WTP.
"Sementara pada 2006, LKKL yang disclaimer mencapai 36 RKAKL. Kini hanya tiga LKKL," ujarnya.
Untuk LKPD, per September sebanyak 431 LKPD memperoleh opini wajar. Di mana, 152 memperoleh WTP dan 279 WDP. "Ini meningkat dibanding 2009 yang hanya 21 LKPD," tandasnya.
Menurutnya, reformasi birokrasi menjadi hal penting untuk mendepak praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Boediono merasa bangga hingga saat ini BPK mencatat perbaikan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah yang signifikan.
"Pekerjaan ini masih jauh dari kata selesai. Upaya perbaikan harus ditingkatkan karena banyak LKKL dan LKPD belum memperoleh WTP, termasuk laporan keuangan pemerintah pusat yang baru WDP," ujarnya di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (12/9/2014).
Boediono mengingatkan, WTP bukan tujuan akhir, namun sasaran untuk mencapai tata kelola yang baik. "Kita sadar tidak ada jaminan memperoleh WTP, bebas dari KKN," ucapnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri mengatakan, capaian opini laporan keuangan menunjukkan reformasi keuangan Kementerian Lembaga (K/L).
Chatib mengungkapkan, RKAKL yang mendapat opini wajar sebanyak 83 LKKL terdiri dari 65 WTP dan 18 WDP. Capaian ini naik signifikan dibanding LKKL pertama kali pada 2006 yang hanya 7 WTP.
"Sementara pada 2006, LKKL yang disclaimer mencapai 36 RKAKL. Kini hanya tiga LKKL," ujarnya.
Untuk LKPD, per September sebanyak 431 LKPD memperoleh opini wajar. Di mana, 152 memperoleh WTP dan 279 WDP. "Ini meningkat dibanding 2009 yang hanya 21 LKPD," tandasnya.
(izz)
Lihat Juga :
