Status WTP ESDM Tak Jamin Bebas Korupsi
Jum'at, 12 September 2014 - 13:35 WIB
Status WTP ESDM Tak Jamin Bebas Korupsi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri menjelaskan, laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP) di kementerian, termasuk Kementerian ESDM tak menjamin bebas dari fraud atau korupsi.
Meski Kementerian ESDM mendapatkan opini WTP, namun Menteri ESDM Jero Wacik justru ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka korupsi.
"Laporannya wajar, tapi bukan berarti semua proses yang ada di sana tidak ada fraud-nya. Sebetulnya hal berbeda, tetapi penyajian laporannya masuk dalam kategori WTP," ujarnya di Jakarta, Jumat (12/9/2014).
Chatib menerangkan, misalnya lembaga atau kementerian tersebut didukung lewat data yang lengkap dan wajar. Namun, bisa saja jika mau tahu ada kasus atau tidak, maka harus dilakukan investigasi.
"Dari sana itu bisa ada temuan. Proses WTP sendiri jika ada persoalan kasus fraud bisa jadi temuan. Ini menilai laporan, bisa saja terjadi laporan keuangan WTP, tapi ada persoalan yang terjadi," ujarnya.
Namun, probabilitasnya dicoba untuk diminimalisir. Bukan berarti tidak ada sama sekali, dibandingkan yang melakukan disclaimer.
"Harus dibedakan audit laporan keuangan dan investigasi kasus korupsi, biar enggak keliru dan salah arti," tandasnya.
Meski Kementerian ESDM mendapatkan opini WTP, namun Menteri ESDM Jero Wacik justru ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka korupsi.
"Laporannya wajar, tapi bukan berarti semua proses yang ada di sana tidak ada fraud-nya. Sebetulnya hal berbeda, tetapi penyajian laporannya masuk dalam kategori WTP," ujarnya di Jakarta, Jumat (12/9/2014).
Chatib menerangkan, misalnya lembaga atau kementerian tersebut didukung lewat data yang lengkap dan wajar. Namun, bisa saja jika mau tahu ada kasus atau tidak, maka harus dilakukan investigasi.
"Dari sana itu bisa ada temuan. Proses WTP sendiri jika ada persoalan kasus fraud bisa jadi temuan. Ini menilai laporan, bisa saja terjadi laporan keuangan WTP, tapi ada persoalan yang terjadi," ujarnya.
Namun, probabilitasnya dicoba untuk diminimalisir. Bukan berarti tidak ada sama sekali, dibandingkan yang melakukan disclaimer.
"Harus dibedakan audit laporan keuangan dan investigasi kasus korupsi, biar enggak keliru dan salah arti," tandasnya.
(izz)
Lihat Juga :
