Jokowi Didesak Lakukan Pendekatan Sistemik
Minggu, 14 September 2014 - 14:51 WIB
Jokowi Didesak Lakukan Pendekatan Sistemik
A
A
A
JAKARTA - Wacana tentang mafia migas kembali menjadi perbincangan publik. Bahkan pemerintahan mendatang ditangan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) berjanji memberantas jaringan mafia migas, melalui pembentukan satuan tugas (satgas) mafia migas.
Menanggapi hal itu, Peneliti dari Indonesia For Global Justice (IGJ)Salamudin Daeng mendesak Jokowi untuk melakukan pendekatan sistemik untuk memberantas biang keladi rusaknya tata kelola perminyakan di Indonesia ini.
"Menurut saya, hanya satu jalan keluar pemerintahan kedepan. Tim transisi kita apresiasi dalam pembentukan satgas. Tapi di atas satgas itu harus dilakukan pendekatan sistemik. Kalau pakai sistem, negara yang akan mengendalikannya," ucapnya dalam Diskusi Publik di Dapur Selera, Jakarta, Minggu (14/9/2014).
Salamudin mengatakan, akan sia-sia jika pemerintahan Jokowi-JK hanya membentuk Satgas Mafia Migas tersebut. Menurutnya, negara harus memiliki kekuatan penuh untuk memberantas hal tersebut.
"Kalau hanya bentuk satgas, jangan hanya bentuk birokrasi dalam migas. Pelakunya sudah terlalu banyak, dan semakin tidak dapat dikendalikan serta carut marut," imbuh dia.
Salamudin menambahkan, saat ini pemerintah kadung dikendalikan oleh mafia. Sindikat mafia tersebut masuk dengan membongkar sistem. Sebab itu, pemberantasannya tidak bisa dilakukan perorangan, dan harus melalui pendekatan sistemik.
"Sistem kita sebenarnya sudah ada, tapi kalau kita bicara konstitusi, jadikan badan negara tulang punggung yang powerful. SKK Migas atau BP migas tidak punya direction untuk beroperasi di hulu, dia tidak punya unit usaha," tandas dia.
Menanggapi hal itu, Peneliti dari Indonesia For Global Justice (IGJ)Salamudin Daeng mendesak Jokowi untuk melakukan pendekatan sistemik untuk memberantas biang keladi rusaknya tata kelola perminyakan di Indonesia ini.
"Menurut saya, hanya satu jalan keluar pemerintahan kedepan. Tim transisi kita apresiasi dalam pembentukan satgas. Tapi di atas satgas itu harus dilakukan pendekatan sistemik. Kalau pakai sistem, negara yang akan mengendalikannya," ucapnya dalam Diskusi Publik di Dapur Selera, Jakarta, Minggu (14/9/2014).
Salamudin mengatakan, akan sia-sia jika pemerintahan Jokowi-JK hanya membentuk Satgas Mafia Migas tersebut. Menurutnya, negara harus memiliki kekuatan penuh untuk memberantas hal tersebut.
"Kalau hanya bentuk satgas, jangan hanya bentuk birokrasi dalam migas. Pelakunya sudah terlalu banyak, dan semakin tidak dapat dikendalikan serta carut marut," imbuh dia.
Salamudin menambahkan, saat ini pemerintah kadung dikendalikan oleh mafia. Sindikat mafia tersebut masuk dengan membongkar sistem. Sebab itu, pemberantasannya tidak bisa dilakukan perorangan, dan harus melalui pendekatan sistemik.
"Sistem kita sebenarnya sudah ada, tapi kalau kita bicara konstitusi, jadikan badan negara tulang punggung yang powerful. SKK Migas atau BP migas tidak punya direction untuk beroperasi di hulu, dia tidak punya unit usaha," tandas dia.
(dol)
Lihat Juga :
