Indonesia Sangat Dirugikan dengan Adanya Liberalisasi
Minggu, 14 September 2014 - 17:45 WIB
Indonesia Sangat Dirugikan dengan Adanya Liberalisasi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) berencana membentuk satuan tugas (Satgas) untuk memberantas mafia migas yang telah menjamur di Indonesia.
Peneliti Indonesia For Global Justice - IGJ Salamudin Daeng mengatakan, adanya mafia migas lantaran pemerintah melakukan liberalisasi migas yang pada akhirnya menyerahkan seluruh proses kepada pihak swasta.
"Kalau bicara tentang mafia secara filosofi tentu ini sangat erat dengan kaitanya ribelaisasi migas, membuka seluruh rantai suplay pengelolahan migas ke pihak swasta," kata Salamudin, dalam Diskusi Publik, di Dapur Selera, Jakarta, Minggu (14/9/2014).
Lebih lanjut dia mengatakan, akibat liberalisasi tersebut, saat ini pemerintah terkukung hanya menjadi regulator, dan pembuat kebijakan untuk menunjang hal tersebut. Pengawasan pemerintah pun menjadi lemah karenanya.
"Negara hanya menjadi regulator membuat aturan kebijakan yang arah tujuan riberaliasisi ini, sehingga kontrol negara jadi berkurang tidak sama sekali kontrol dipegang swasta," jelas dia.
Menurutnya, pihak swasta yang menguasai industri migas Indonesia tersebut telah menjadi kartel energi internasional. Sehingga Indonesia sangat dirugikan dengan adanya liberalisasi ini.
"Mereka itu kartel internasional. Seperti Epson, Chevron mereka memilik unit usaha diseluruh dunia. Mereka memegang kendali di industir migas kita," pungkasnya.
Peneliti Indonesia For Global Justice - IGJ Salamudin Daeng mengatakan, adanya mafia migas lantaran pemerintah melakukan liberalisasi migas yang pada akhirnya menyerahkan seluruh proses kepada pihak swasta.
"Kalau bicara tentang mafia secara filosofi tentu ini sangat erat dengan kaitanya ribelaisasi migas, membuka seluruh rantai suplay pengelolahan migas ke pihak swasta," kata Salamudin, dalam Diskusi Publik, di Dapur Selera, Jakarta, Minggu (14/9/2014).
Lebih lanjut dia mengatakan, akibat liberalisasi tersebut, saat ini pemerintah terkukung hanya menjadi regulator, dan pembuat kebijakan untuk menunjang hal tersebut. Pengawasan pemerintah pun menjadi lemah karenanya.
"Negara hanya menjadi regulator membuat aturan kebijakan yang arah tujuan riberaliasisi ini, sehingga kontrol negara jadi berkurang tidak sama sekali kontrol dipegang swasta," jelas dia.
Menurutnya, pihak swasta yang menguasai industri migas Indonesia tersebut telah menjadi kartel energi internasional. Sehingga Indonesia sangat dirugikan dengan adanya liberalisasi ini.
"Mereka itu kartel internasional. Seperti Epson, Chevron mereka memilik unit usaha diseluruh dunia. Mereka memegang kendali di industir migas kita," pungkasnya.
(dol)
Lihat Juga :
