Johannes Widjanarko: Tak Masalah SKK Migas Dibubarkan
Senin, 15 September 2014 - 19:27 WIB
Johannes Widjanarko: Tak Masalah SKK Migas Dibubarkan
A
A
A
JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SKK Migas Johannes Widjanarko mengaku tak masalah jika Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu (SKK) Migas dibubarkan.
"Oh ya, enggak ada masalah (dibubarkan). Kita siap-siap saja. Karena yang penting adalah kepastian hukum, dan itu produknya sudah dibahas komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek," katanya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (15/9/2014).
Menurutnya, pembubaran ini bisa dilakukan, sebab Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan putusan yang sama mengenai hal tersebut.
Selain itu, kata dia, SKK Migas hanya produk politik antara pemerintah dan parlemen. Jadi jika dibubarkan tidak akan jadi masalah.
"Karena ini produk politik antara pemerintah dengan parlemen silahkan saja, karena kita sudah dibubarkan MK. Tetapi memang, yang dibutuhkan itu kepastian tata kelolanya, seperti apa sekarang," jelasnya.
Jika memang rencana tersebut terealisasi, sambung Johannes, pemerintah sudah seharusnya melakukan perubahan UU dan peraturan yang baru. Hal ini sebagai landasan hukum untuk unit usaha di bawah naungan BUMN.
Sementara, mengenai format kerja sama dengan KKKS, bahwa formatnya akan berubah menjadi b-to-b. Namun, pembubaran atau peleburan tersebut tidak akan berdampak terhadap kinerja KKKS.
Program SKK Migas lainnya tidak akan terganggu dengan peleburan tersebut. Terpenting kepastian hukum mengenai hal tersebut jelas.
"yang penting ada kepastian hukum. Dijamin tidak akan ada gejolak, karena sebetulnya KKKS kan pasti ikut keputusan pemerintah," pungkasnya.
Seperti diberitikan sebelumnya, beberapa waktu lalu timbul wacana yang mengatakan bahwa akan ada pembubaran SKK Migas pada pemerintahan akan datang.
Sebab, SKK Migas akan dilebur menjadi unit usaha di bawah naungan BUMN dalam hal ini PT Pertamina (Persero).
"Oh ya, enggak ada masalah (dibubarkan). Kita siap-siap saja. Karena yang penting adalah kepastian hukum, dan itu produknya sudah dibahas komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek," katanya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (15/9/2014).
Menurutnya, pembubaran ini bisa dilakukan, sebab Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan putusan yang sama mengenai hal tersebut.
Selain itu, kata dia, SKK Migas hanya produk politik antara pemerintah dan parlemen. Jadi jika dibubarkan tidak akan jadi masalah.
"Karena ini produk politik antara pemerintah dengan parlemen silahkan saja, karena kita sudah dibubarkan MK. Tetapi memang, yang dibutuhkan itu kepastian tata kelolanya, seperti apa sekarang," jelasnya.
Jika memang rencana tersebut terealisasi, sambung Johannes, pemerintah sudah seharusnya melakukan perubahan UU dan peraturan yang baru. Hal ini sebagai landasan hukum untuk unit usaha di bawah naungan BUMN.
Sementara, mengenai format kerja sama dengan KKKS, bahwa formatnya akan berubah menjadi b-to-b. Namun, pembubaran atau peleburan tersebut tidak akan berdampak terhadap kinerja KKKS.
Program SKK Migas lainnya tidak akan terganggu dengan peleburan tersebut. Terpenting kepastian hukum mengenai hal tersebut jelas.
"yang penting ada kepastian hukum. Dijamin tidak akan ada gejolak, karena sebetulnya KKKS kan pasti ikut keputusan pemerintah," pungkasnya.
Seperti diberitikan sebelumnya, beberapa waktu lalu timbul wacana yang mengatakan bahwa akan ada pembubaran SKK Migas pada pemerintahan akan datang.
Sebab, SKK Migas akan dilebur menjadi unit usaha di bawah naungan BUMN dalam hal ini PT Pertamina (Persero).
(izz)
Lihat Juga :
