14 Usulan Pengusaha terhadap Pemerintah Baru
Jum'at, 19 September 2014 - 07:00 WIB
14 Usulan Pengusaha terhadap Pemerintah Baru
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meluncurkan roadmap perekonomian yang berisikan 14 usulan terhadap pemerintah baru.
Roadmap tersebut disampaikan langsung kepada Presiden-Wakil Presiden (Wapres) terpilih 2014-2019, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK).
Anggota Tim Penyusun Road Map Apindo, Djisman Simandjuntak mengungkapkan, 14 usulan ini disusun selama enam bulan.
Pertama, pemerintah ke depan mesti siap bekerja dalam ekonomi sulit. Pasalnya, penduduk Indonesia akan meningkat sebanyak 11 juta. Angkatan kerja pun Meningkat menjadi 8-10 juta jiwa.
"Logistik luar biasa tinggi biayanya. Sumber daya baik tapi jauh ketinggalan dari negara lain. Pertumbuhan bagus, tapi biaya tinggi. Transaksi berjalan di tengah tekanan defisit. Kemiskinan turun, tapi yang rentan banyak. Ekonomi dunia melemah," ungkap Djisman di The Four Seasons Hotel, Jakarta, Kamis (18/9/2014).
Kedua, Indonesia harus naik kelas menjadi masyarakat kelas menengah atas, dengan bertumpu pada perbaikan infrastruktur, kepastian hukum dan ekonomi daerah.
Ketiga, pentingnya penciptaan lapangan kerja selama lima tahun. Setiap tahunnya tercipta 3 juta lapangan pekerjaan.
Keempat, menjaga stabilitas makro dan ruang fiskal. "Mencipta ruang fiskal, tanpa itu tidak bisa. Tim roadmap menyarankan memotong subsidi konsumsi BBM, menaikkan harga Rp3.000 per liter. Ini akan hemat Rp17 triliun pada 2014 dan Rp150 triliun tahun 2015," terangnya.
Kelima, perlu perbaikan infrastruktur. Melalui peningkatan anggaran 1,5% dari produk domestik bruto (PDB).
Keenam, kepastian kontrak energi meliputi beberapa prioritas, seperti kontrak migas, kepastian biodiesel dan harga keekonomian listrik.
Ketujuh, peningkatan produksi dan merespon permintaan pangan dengan cepat. "Kalau dilakukan di 11 provinsi kita produksi beras meningkat 15%, teknologi pengeringan di 22 provinsi dengan padi yang sama mendapat beras lebih besar. Teknologi bibit, dan pendampingan petani," ungkapnya.
Kedelapan, melakukan reindustrialisasi. Saatnya mengubah mindset dari saudagar menjadi industrialis.
Kesembilan, revolusi jasa. Menurut Djisman, Indonesia menderita kultur jasa yang lemah. Maka dari itu perlu ada transformasi menuju pusat industri jasa.
Kesepuluh, perbaikan pada sektor keuangan. Dia menuturkan sektor keuangan selama ini tidak berpihak pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). "Pemerintah buka akses ini dengan membentuk bank pembangunan mikro kecil menengah," ujarnya.
Kesebelas, peningkatan produktivitas tenaga kerja. Di mana, tenaga kerja harus menyesuaikan dengan jumlah pengangguran, lalu dipindah ke tempat yang memiliki produktivitas tinggi.
Kedua belas, diperlukan kepastian hukum.
Ketiga belas, menjadikan pemerintah daerah sebagai pusat layanan publik. Sebab, pemerintah daerah bukan berurusan kedaulatan.
Keempat belas adanya perbaikan informasi rakyat. "Kita bekerja patuh pada sistem, sistem yang intensif, dan kepemimpinan yang baik," tandasnya.
Roadmap tersebut disampaikan langsung kepada Presiden-Wakil Presiden (Wapres) terpilih 2014-2019, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK).
Anggota Tim Penyusun Road Map Apindo, Djisman Simandjuntak mengungkapkan, 14 usulan ini disusun selama enam bulan.
Pertama, pemerintah ke depan mesti siap bekerja dalam ekonomi sulit. Pasalnya, penduduk Indonesia akan meningkat sebanyak 11 juta. Angkatan kerja pun Meningkat menjadi 8-10 juta jiwa.
"Logistik luar biasa tinggi biayanya. Sumber daya baik tapi jauh ketinggalan dari negara lain. Pertumbuhan bagus, tapi biaya tinggi. Transaksi berjalan di tengah tekanan defisit. Kemiskinan turun, tapi yang rentan banyak. Ekonomi dunia melemah," ungkap Djisman di The Four Seasons Hotel, Jakarta, Kamis (18/9/2014).
Kedua, Indonesia harus naik kelas menjadi masyarakat kelas menengah atas, dengan bertumpu pada perbaikan infrastruktur, kepastian hukum dan ekonomi daerah.
Ketiga, pentingnya penciptaan lapangan kerja selama lima tahun. Setiap tahunnya tercipta 3 juta lapangan pekerjaan.
Keempat, menjaga stabilitas makro dan ruang fiskal. "Mencipta ruang fiskal, tanpa itu tidak bisa. Tim roadmap menyarankan memotong subsidi konsumsi BBM, menaikkan harga Rp3.000 per liter. Ini akan hemat Rp17 triliun pada 2014 dan Rp150 triliun tahun 2015," terangnya.
Kelima, perlu perbaikan infrastruktur. Melalui peningkatan anggaran 1,5% dari produk domestik bruto (PDB).
Keenam, kepastian kontrak energi meliputi beberapa prioritas, seperti kontrak migas, kepastian biodiesel dan harga keekonomian listrik.
Ketujuh, peningkatan produksi dan merespon permintaan pangan dengan cepat. "Kalau dilakukan di 11 provinsi kita produksi beras meningkat 15%, teknologi pengeringan di 22 provinsi dengan padi yang sama mendapat beras lebih besar. Teknologi bibit, dan pendampingan petani," ungkapnya.
Kedelapan, melakukan reindustrialisasi. Saatnya mengubah mindset dari saudagar menjadi industrialis.
Kesembilan, revolusi jasa. Menurut Djisman, Indonesia menderita kultur jasa yang lemah. Maka dari itu perlu ada transformasi menuju pusat industri jasa.
Kesepuluh, perbaikan pada sektor keuangan. Dia menuturkan sektor keuangan selama ini tidak berpihak pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). "Pemerintah buka akses ini dengan membentuk bank pembangunan mikro kecil menengah," ujarnya.
Kesebelas, peningkatan produktivitas tenaga kerja. Di mana, tenaga kerja harus menyesuaikan dengan jumlah pengangguran, lalu dipindah ke tempat yang memiliki produktivitas tinggi.
Kedua belas, diperlukan kepastian hukum.
Ketiga belas, menjadikan pemerintah daerah sebagai pusat layanan publik. Sebab, pemerintah daerah bukan berurusan kedaulatan.
Keempat belas adanya perbaikan informasi rakyat. "Kita bekerja patuh pada sistem, sistem yang intensif, dan kepemimpinan yang baik," tandasnya.
(dmd)
Lihat Juga :
