Jokowi Ditantang Berani Hapus Outsourcing
Jokowi Ditantang Berani Hapus Outsourcing
A
A
A
BANDUNG - Direktur Lembaga Manajemen Bisnis Fakultas Ekonomi (LMFE) Universitas Padjadjaran Bandung, Aldrin Herwany menantang kabinet Joko Widodo (Jokowi) berani menghapus sistem outsourcing.
Penghapusan tersebut paling tidak dilakukan pada tahun pertama pemerintahan Jokowi-JK. Selama ini, pekerja outsourcing menjadi permasalahan serius ketenagakerjaan di tanah air.
"Status mereka harus jadi karyawan tetap. Pemerintahan yang baru harus bisa tegas memenuhi janji kampanye mereka terkait outsourcing," ujarnya, Selasa (23/9/2014).
Dia mengatakan, dengan sistem outsourcing di Indonesia menjadikan pekerja tidak memiliki posisi tawar dan memiliki sejumlah kelemahan yang cukup riskan terhadap sistem ketenagakerjaan.
Menurut Aldrin, outsourcing dimanfaatkan perusahaan-perusahaan besar yang telah "establish" untuk bisa mendapatkan pekerja dengan upah murah.
Program penghapusannya tidak bisa dilakukan dalam seratus hari pertama pemerintahan Jokowi-JK. "Paling tidak dalam jangka waktu satu tahun harus sudah ada kejelasan penghapusan outsourcing. Karena sudah jelas membuat iklim ketenagakerjaan tidak kondusif," tegasnya.
"Para pekerja di Indonesia sangat menunggu keputusan penghapusan sistem outsourcing ini. Karenanya, keberanian pemerintahan Jokowi-JK sangat dinantikan. Apakah sesuai dengan janji-janji kampanyenya atau tidak," lanjut Aldrin.
Bila sistem outsourcing tetap dibiarkan, maka akan memberikan dampak negatif terhadap daya saing tenaga kerja di Indonesia. Selain perusahaan swasta, BUMN juga memanfaatkan outsourcing, ini sangat memprihatinkan.
"Terlebih untuk sektor perbankan sangat riskan dan rawan. Ini memiliki risiko besar. Mereka bisa saja 'lari' atau pindah kerja dengan membawa data dari tempat kerja terdahulu," jelasnya.
Akibatnya, pembajakan pekerja perbankan bisa terjadi dengan memanfaatkan celah outsourcing.
Mestinya, tambah Aldrin, BUMN memberi contoh dengan tidak mempekerjakan outsourcing terutama perbankan. Jangan sampai perbankan cenderung terlena dengan sistem ini.
Hal senada diungkapkan pengamat ekonomi Universitas Pasundan (Unpas) Bandung, Acuviarta Kurtubi. Dia menyebut penghapusan sistem kerja outsourcing merupakan hal yang ditunggu dari pemerintahan Jokowi-JK.
"Gebrakan dari tim pemerintahan Jokowi-JK sangat ditunggu-tunggu. Sejauh mana start yang bisa dilakukannya, termasuk kebijakan outsourcing," tandasnya.
Penghapusan tersebut paling tidak dilakukan pada tahun pertama pemerintahan Jokowi-JK. Selama ini, pekerja outsourcing menjadi permasalahan serius ketenagakerjaan di tanah air.
"Status mereka harus jadi karyawan tetap. Pemerintahan yang baru harus bisa tegas memenuhi janji kampanye mereka terkait outsourcing," ujarnya, Selasa (23/9/2014).
Dia mengatakan, dengan sistem outsourcing di Indonesia menjadikan pekerja tidak memiliki posisi tawar dan memiliki sejumlah kelemahan yang cukup riskan terhadap sistem ketenagakerjaan.
Menurut Aldrin, outsourcing dimanfaatkan perusahaan-perusahaan besar yang telah "establish" untuk bisa mendapatkan pekerja dengan upah murah.
Program penghapusannya tidak bisa dilakukan dalam seratus hari pertama pemerintahan Jokowi-JK. "Paling tidak dalam jangka waktu satu tahun harus sudah ada kejelasan penghapusan outsourcing. Karena sudah jelas membuat iklim ketenagakerjaan tidak kondusif," tegasnya.
"Para pekerja di Indonesia sangat menunggu keputusan penghapusan sistem outsourcing ini. Karenanya, keberanian pemerintahan Jokowi-JK sangat dinantikan. Apakah sesuai dengan janji-janji kampanyenya atau tidak," lanjut Aldrin.
Bila sistem outsourcing tetap dibiarkan, maka akan memberikan dampak negatif terhadap daya saing tenaga kerja di Indonesia. Selain perusahaan swasta, BUMN juga memanfaatkan outsourcing, ini sangat memprihatinkan.
"Terlebih untuk sektor perbankan sangat riskan dan rawan. Ini memiliki risiko besar. Mereka bisa saja 'lari' atau pindah kerja dengan membawa data dari tempat kerja terdahulu," jelasnya.
Akibatnya, pembajakan pekerja perbankan bisa terjadi dengan memanfaatkan celah outsourcing.
Mestinya, tambah Aldrin, BUMN memberi contoh dengan tidak mempekerjakan outsourcing terutama perbankan. Jangan sampai perbankan cenderung terlena dengan sistem ini.
Hal senada diungkapkan pengamat ekonomi Universitas Pasundan (Unpas) Bandung, Acuviarta Kurtubi. Dia menyebut penghapusan sistem kerja outsourcing merupakan hal yang ditunggu dari pemerintahan Jokowi-JK.
"Gebrakan dari tim pemerintahan Jokowi-JK sangat ditunggu-tunggu. Sejauh mana start yang bisa dilakukannya, termasuk kebijakan outsourcing," tandasnya.
(izz)
Explore More