Jokowi Niat Bubarkan Petral?
Selasa, 23 September 2014 - 20:59 WIB
Jokowi Niat Bubarkan Petral?
A
A
A
JAKARTA - Meski masih sebatas usulan, presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mempunyai niat untuk membubarkan perusahaan Pertamina Energy Trading Ltd atau Petral.
Menurut Deputi Tim Transisi Bidang Kajian APBN, Hasto Kristyanto, usulan rencana pembubaran Petral mengacu beberapa sebab, yakni setelah pihak transisi melakukan konsultasi dengan beberapa pakar energi dan migas.
Disimpulkan bahwa, masalah hulu di sektor migas berasal dari gagalnya pengelolaan serta adanya kepentingan tertentu dalam penjualan migas. Alhasil, masyarakat justru tak mendapatkan hasilnya.
Selanjutnya, kata Hasto, ketergantungan pemerintah terhadap impor migas sulit terbatasi. Padahal, menurutnya, publik butuh transparansi cara kerja Petral sebagai perusahaan trader.
"Kecuali kita bersama dalam melihat gelora rakyat yang ingin negara ini dipimpin oleh pemimpin jujur, dalam satu barisan agar kita dapat mengejar ketertinggalan kita dengan negara lain," kata Hasto, di Rumah Transisi, Menteng, Jakarta, Selasa (23/9/2014).
"Kita banyak melihat masih begitu banyak persoalan di sektor-sektor energi itu, dari sektor trading, produksi, hulunya. Dan ini menjadi persoalan kita," imbuhnya.
Hasto menjelaskan, gagasan awal 'pembubaran' Petral sebenarnya lebih kepada rencana evaluasi. Kata Hasto, salah satu yang menjadi tujuan evaluasi adalah soal audit perusahaan tersebut.
Menurutnya, dari hasil audit itu, kemudian pemerintah mendatang akan menyimpulkan perlu atau tidaknya Petral sebagai unit usaha Pertamina yang berdomisili di Singapura tersebut.
Meski demikian, niat Jokowi bersama wakilnya Jusuf Kalla untuk meniadakan Petral masih dalam kajian tim. Bahkan, transisi mengklaim masih membutuhkan masukan dari para pakar energi dan migas dan masyarakat.
"(Rencana pembubaran) Ini baru usulan, ini nanti Pak Jokowi-JK yang akan memutuskan," tandasnya.
Menurut Deputi Tim Transisi Bidang Kajian APBN, Hasto Kristyanto, usulan rencana pembubaran Petral mengacu beberapa sebab, yakni setelah pihak transisi melakukan konsultasi dengan beberapa pakar energi dan migas.
Disimpulkan bahwa, masalah hulu di sektor migas berasal dari gagalnya pengelolaan serta adanya kepentingan tertentu dalam penjualan migas. Alhasil, masyarakat justru tak mendapatkan hasilnya.
Selanjutnya, kata Hasto, ketergantungan pemerintah terhadap impor migas sulit terbatasi. Padahal, menurutnya, publik butuh transparansi cara kerja Petral sebagai perusahaan trader.
"Kecuali kita bersama dalam melihat gelora rakyat yang ingin negara ini dipimpin oleh pemimpin jujur, dalam satu barisan agar kita dapat mengejar ketertinggalan kita dengan negara lain," kata Hasto, di Rumah Transisi, Menteng, Jakarta, Selasa (23/9/2014).
"Kita banyak melihat masih begitu banyak persoalan di sektor-sektor energi itu, dari sektor trading, produksi, hulunya. Dan ini menjadi persoalan kita," imbuhnya.
Hasto menjelaskan, gagasan awal 'pembubaran' Petral sebenarnya lebih kepada rencana evaluasi. Kata Hasto, salah satu yang menjadi tujuan evaluasi adalah soal audit perusahaan tersebut.
Menurutnya, dari hasil audit itu, kemudian pemerintah mendatang akan menyimpulkan perlu atau tidaknya Petral sebagai unit usaha Pertamina yang berdomisili di Singapura tersebut.
Meski demikian, niat Jokowi bersama wakilnya Jusuf Kalla untuk meniadakan Petral masih dalam kajian tim. Bahkan, transisi mengklaim masih membutuhkan masukan dari para pakar energi dan migas dan masyarakat.
"(Rencana pembubaran) Ini baru usulan, ini nanti Pak Jokowi-JK yang akan memutuskan," tandasnya.
(gpr)
