Pemerintahan Jokowi Butuh Anggaran Infrastruktur Rp300 T
Rabu, 24 September 2014 - 08:01 WIB
Pemerintahan Jokowi Butuh Anggaran Infrastruktur Rp300 T
A
A
A
JAKARTA - Pemerintahan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) membutuhkan anggaran infrastruktur sedikitnya Rp300 triliun pada 2015.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk memodernisasi pasar-pasar tradisional, meningkatkan kualitas rumah sakit-puskesmas, serta menambah anggaran penerima bantauan iuran (PBI) BPJS.
"Terus ada sembilan program lain, termasuk pendidikan wajib belajar 9 tahun, serta infrastruktur untuk mempercepat kedaulatan pangan dan menggerakkan perekonomian," kata Anggota Tim Transisi Jokowi-JK dari unsur fraksi, Dolfie OFP, usai bertemu dengan Menteri Perencanaan Pembangunan/Bappenas di Jakarta, Selasa (23/9/2014).
Anggaran tersebut akan diambil dari ruang fiskal APBN pada beberapa kementerian maupun lembaga melalui dana optimalisasi dengan nilai Rp600 triliun dari belanja RAPBN 2015 yang diusulkan sebesar Rp2,019 triliun.
"Yang jelas kebutuhannya itu total lebih dari Rp300 triliun untuk sembilan program nawacita tahun depan," katanya.
"Dana itu sementara belum ada karena APBN 2015 masih Kementerian lama. Maka nanti ada penajaman pada awal Januari 2015 di pembahasan APBN perubahan yang kita bisa utak-atik kira-kira mencapai Rp600 triliun," tambah Dolfie.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk memodernisasi pasar-pasar tradisional, meningkatkan kualitas rumah sakit-puskesmas, serta menambah anggaran penerima bantauan iuran (PBI) BPJS.
"Terus ada sembilan program lain, termasuk pendidikan wajib belajar 9 tahun, serta infrastruktur untuk mempercepat kedaulatan pangan dan menggerakkan perekonomian," kata Anggota Tim Transisi Jokowi-JK dari unsur fraksi, Dolfie OFP, usai bertemu dengan Menteri Perencanaan Pembangunan/Bappenas di Jakarta, Selasa (23/9/2014).
Anggaran tersebut akan diambil dari ruang fiskal APBN pada beberapa kementerian maupun lembaga melalui dana optimalisasi dengan nilai Rp600 triliun dari belanja RAPBN 2015 yang diusulkan sebesar Rp2,019 triliun.
"Yang jelas kebutuhannya itu total lebih dari Rp300 triliun untuk sembilan program nawacita tahun depan," katanya.
"Dana itu sementara belum ada karena APBN 2015 masih Kementerian lama. Maka nanti ada penajaman pada awal Januari 2015 di pembahasan APBN perubahan yang kita bisa utak-atik kira-kira mencapai Rp600 triliun," tambah Dolfie.
(dmd)
Lihat Juga :
