Swasta Siap Gelontorkan Rp73 T untuk Pelabuhan
Selasa, 30 September 2014 - 15:47 WIB
Swasta Siap Gelontorkan Rp73 T untuk Pelabuhan
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah Badan Usaha Pelabuhan (BUP) swasta di Indonesia siap menggelontorkan dana investasi sebesar USD6 miliar atau sekitar Rp73 triliun (kurs Rp12.167/USD).
Dana itu untuk mendukung proyek percepatan pengembangan infrastruktur logistik kepelabuhanan di Indonesia selama pemerintahan baru ke depan, guna menurunkan biaya logistik nasional.
"Investasi swasta ini dipastikan lebih murah dibandingkan perkiraan Pelindo dan dapat terealisasi lebih cepat dari rencana selama lima tahun," Wakil Ketua Komite Tetap bidang Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik Kadin, Zaldi Masita dalam rilisnya, Selasa (30/9/2014).
Bahkan, kata dia, tanpa surat jaminan pemerintah asal diberi kesempatan untuk mengelola pelabuhan yang selama ini dimonopoli oleh Pelindo.
Zaldi mengatakan, visi maritim yang dimiliki pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang akan memberikan kesempatan investasi kepada swasta nasional disambut positif oleh pelaku usaha logistik.
"Implementasi visi maritim menjadi starting point mewujudkan layanan logistik kemaritiman yang efisien dan efektif," ujarnya.
Tidak hanya itu, berdaya saing tinggi dengan cara mengakhiri dominasi penyelenggaraan pelabuhan di Indonesia yang selama ini dikendalikan BUMN.
Sejumlah badan usaha pelabuhan swasta siap menggelontorkan dana investasi sektor infrastruktur logistik kepelabuhanan, jika Jokowi benar-benar menggandeng swasta nasional mengembangkan pelabuhan strategis domestik.
"Saat ini, Kementerian Perhubungan menetapkan 25 pelabuhan strategis di Indonesia dengan 24 unit pelabuhan. Di antaranya, dikendalikan penuh oleh BUMN pelabuhan, sedangkan satu pelabuhan lainnya dikendalikan Pemerintah Otoritas Batam," tandasnya.
Dana itu untuk mendukung proyek percepatan pengembangan infrastruktur logistik kepelabuhanan di Indonesia selama pemerintahan baru ke depan, guna menurunkan biaya logistik nasional.
"Investasi swasta ini dipastikan lebih murah dibandingkan perkiraan Pelindo dan dapat terealisasi lebih cepat dari rencana selama lima tahun," Wakil Ketua Komite Tetap bidang Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik Kadin, Zaldi Masita dalam rilisnya, Selasa (30/9/2014).
Bahkan, kata dia, tanpa surat jaminan pemerintah asal diberi kesempatan untuk mengelola pelabuhan yang selama ini dimonopoli oleh Pelindo.
Zaldi mengatakan, visi maritim yang dimiliki pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang akan memberikan kesempatan investasi kepada swasta nasional disambut positif oleh pelaku usaha logistik.
"Implementasi visi maritim menjadi starting point mewujudkan layanan logistik kemaritiman yang efisien dan efektif," ujarnya.
Tidak hanya itu, berdaya saing tinggi dengan cara mengakhiri dominasi penyelenggaraan pelabuhan di Indonesia yang selama ini dikendalikan BUMN.
Sejumlah badan usaha pelabuhan swasta siap menggelontorkan dana investasi sektor infrastruktur logistik kepelabuhanan, jika Jokowi benar-benar menggandeng swasta nasional mengembangkan pelabuhan strategis domestik.
"Saat ini, Kementerian Perhubungan menetapkan 25 pelabuhan strategis di Indonesia dengan 24 unit pelabuhan. Di antaranya, dikendalikan penuh oleh BUMN pelabuhan, sedangkan satu pelabuhan lainnya dikendalikan Pemerintah Otoritas Batam," tandasnya.
(izz)
Lihat Juga :
