OJK: Sudah Ada Aturan Penyiapan Kebijakan Kondisi Global
Senin, 06 Oktober 2014 - 18:53 WIB
OJK: Sudah Ada Aturan Penyiapan Kebijakan Kondisi Global
A
A
A
JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menyampaikan, pihaknya sudah membuat aturan terkait penyiapan kebijakan yang mendukung kondisi global dan politik yang tinggi.
"Aturannya sudah ada, apa yang perlu kami respon kalau pemburukan terjadi. Karena kami rasanya sudah cukup terlatih dengan situasi-situasi seperti ini," ujar dia di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Senin (6/10/2014).
Muliaman menjelaskan, pihaknya juga sudah membahas protokol manajemen krisis pada masing-masing pihak. Dirinya sudah memantau itu secara dekat indikator-indikator yang selama ini dipakai.
"Aturannya jelas, di pasar modal misalnya ada beberapa instrumen yang dulu pernah kami pakai mungkin bisa kami ulangi. Banyak ya instrumennya. Apakah itu terkait dengan month to month market price, atau yang lainnya," ujarnya.
OJK, lanjut Muliaman, memiliki beberapa cadangan kebijakan yang mungkin mudah-muahan tidak perlu sampai dipakai. "Karena saya pikir, mudah-mudahan ini bisa dicover lagi tanpa harus menggunakan cadangan kebijakan," tandasnya.
"Aturannya sudah ada, apa yang perlu kami respon kalau pemburukan terjadi. Karena kami rasanya sudah cukup terlatih dengan situasi-situasi seperti ini," ujar dia di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Senin (6/10/2014).
Muliaman menjelaskan, pihaknya juga sudah membahas protokol manajemen krisis pada masing-masing pihak. Dirinya sudah memantau itu secara dekat indikator-indikator yang selama ini dipakai.
"Aturannya jelas, di pasar modal misalnya ada beberapa instrumen yang dulu pernah kami pakai mungkin bisa kami ulangi. Banyak ya instrumennya. Apakah itu terkait dengan month to month market price, atau yang lainnya," ujarnya.
OJK, lanjut Muliaman, memiliki beberapa cadangan kebijakan yang mungkin mudah-muahan tidak perlu sampai dipakai. "Karena saya pikir, mudah-mudahan ini bisa dicover lagi tanpa harus menggunakan cadangan kebijakan," tandasnya.
(gpr)
