Ini Kata Wamenpan RB soal 40 Pemda Batal Rekrut CPNS
Selasa, 07 Oktober 2014 - 14:26 WIB
Ini Kata Wamenpan RB soal 40 Pemda Batal Rekrut CPNS
A
A
A
JAKARTA - Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan RB) Eko Prasojo membenarkan 40 pemda membatalkan pelaksanaan seleksi CPNS 2014, meski mendapatkan formasi dari pemerintah pusat.
Pasalnya, pembatalan ini dikarenakan kurangnya persiapan dan alasan seperti ketidaksiapan identifikasi formasi yang dibutuhkan.
"Mungkin ini juga ada sebagian yang merasa anggaran belanja terlalu besar sehingga tak perlu merekrut tahun ini. Kalau enggak bisa lagi mengajukan mungkin baru bisa tahun depan," ucapnya di Jakarta, Selasa (7/10/2014).
Menurutnya, sebanyak 20 ribu formasi PNS yang batal karena 40 pemda membatalkan perekrutan CPNS, akan diperhitungkan untuk tahun depan.
Termasuk, terkait dengan ketersediaan anggaran serta APBN untuk membiayai rekrutmen baru di tahun depan.
"Enggak secara otomatis bisa dilimpahkan ke daerah atau pemerintah pusat tahun depan. Jadi sangat tergantung pada apa yang mereka minta dan ketersediaan anggaran yang dimiliki," tuturnya.
Dia juga mengungkapkan, nantinya anggaran belanja pegawai yang sudah dihitung di setiap awal tahun, akan diubah anggarannya.
Sementara, terkait kebutuhan PNS di masing-masing pemda, akan disesuaikan dengan komposisi belanja yang sudah dianggarkan.
"Itu nanti kita atur kembali, misalnya barang kali ada daerah yang kelak tahun depan tidak mengusulkan jadi kita switch ke daerah/kementerian yang mengusulkan seperti pajak dan sebagainya," pungkas Eko.
Pasalnya, pembatalan ini dikarenakan kurangnya persiapan dan alasan seperti ketidaksiapan identifikasi formasi yang dibutuhkan.
"Mungkin ini juga ada sebagian yang merasa anggaran belanja terlalu besar sehingga tak perlu merekrut tahun ini. Kalau enggak bisa lagi mengajukan mungkin baru bisa tahun depan," ucapnya di Jakarta, Selasa (7/10/2014).
Menurutnya, sebanyak 20 ribu formasi PNS yang batal karena 40 pemda membatalkan perekrutan CPNS, akan diperhitungkan untuk tahun depan.
Termasuk, terkait dengan ketersediaan anggaran serta APBN untuk membiayai rekrutmen baru di tahun depan.
"Enggak secara otomatis bisa dilimpahkan ke daerah atau pemerintah pusat tahun depan. Jadi sangat tergantung pada apa yang mereka minta dan ketersediaan anggaran yang dimiliki," tuturnya.
Dia juga mengungkapkan, nantinya anggaran belanja pegawai yang sudah dihitung di setiap awal tahun, akan diubah anggarannya.
Sementara, terkait kebutuhan PNS di masing-masing pemda, akan disesuaikan dengan komposisi belanja yang sudah dianggarkan.
"Itu nanti kita atur kembali, misalnya barang kali ada daerah yang kelak tahun depan tidak mengusulkan jadi kita switch ke daerah/kementerian yang mengusulkan seperti pajak dan sebagainya," pungkas Eko.
(izz)
Lihat Juga :
