Tagihan Listrik Oktober Warga Babelan Melonjak 100%
Selasa, 07 Oktober 2014 - 19:47 WIB
Tagihan Listrik Oktober Warga Babelan Melonjak 100%
A
A
A
BEKASI - Warga Babelan yang merupakan kawasan pinggiran kabupaten Bekasi, terkaget-kaget bahkan hampir jantungan, menerima tagihan listrik bulan Oktober yang melonjak 50% bahkan di atas 100%.
Warga pun berbondong-bondong ke kantor PLN Babelan, Jl raya babelan, no 2, desa Kebalen menanyakan kenapa pembayaran melonjak di luar perkiraan pasca kenaikan tarif listrik. Dari 50-an pelanggan yang mengadu ke loket keberatan, hampir semuanya menanyakan tingginya tagihan bulan Oktober.
"Saya sih udah tahu tarif untuk golongan R1 1300 naik, tapi kok hampir 100%? Saya biasanya bayar Rp200 ribu, nah sekarang Rp400 ribu," kata Ibu Rita warga kampung pisangan, Babelan, Selasa (7/10/2014).
Yang lebih gila lagi, tagihan Arief, warga Villa Gading Harapan, yang pada tagihan September sebesar Rp224 ribu, melonjak menjadi Rp1.952.259 pada Oktober 2014.
"Aneh petugas pencatat meter tidak pernah datang dalam kurun 5 bulan terakhir, nah baru akhir September nongol, tiba-tiba tagihan saya melonjak di atas 100% ini mah," kata Arief di kantor PLN Babelan, Selasa (7/10/2014).
Berdasarkan print informasi tagihan listrik yang didapat dari petugas bagian pengaduan PLN Babelan tercatat St meter akhir LWBP Rp12.147.000. Sementara biaya pemakaian mencapai Rp1.888.572 ditambah PTL 3% menjadi Rp1.952.259.
Sementara ketika ditanyakan membengkaknya tagihan per Oktober 2014, petugas pengaduan hanya memberikan solusi bahwa pembayaran bisa di cicil dan cicilan harus dibayar di loket yang bekerja sama dengan PLN setempat. "Silahkan anda mencicil, cuma itu yang bisa kami bantu," kata sang petugas.
Ketika dikonfirmasi, Kahumas PT PLN Bambang Dwiyanto menyayangkan minimnya penjelasan dari petugas kepada masyarakat. Menurut Bambang, ada perhitungan-perhitungan yang secara matematis tidak diterima oleh masyarakat.
"Harusnya untuk menghindari kesalahan penghitungan masyarakat cepat beralih ke token, tapi sebisa mungkin kami (humas) membantu apapun keluhan dari pelanggan/masyarakat," kata Bambang.
Lagi-lagi masyarakat atau pelanggan hanya bisa pasrah, marah-marah kepada petugas, atau yang lebih keren mengadu ke YLKI. Atau mungkin ini cara PT PLN mengurangi petugas lapangan yang dibayar secara outsourcing sehingga masyarakat beralih ke token.
Warga pun berbondong-bondong ke kantor PLN Babelan, Jl raya babelan, no 2, desa Kebalen menanyakan kenapa pembayaran melonjak di luar perkiraan pasca kenaikan tarif listrik. Dari 50-an pelanggan yang mengadu ke loket keberatan, hampir semuanya menanyakan tingginya tagihan bulan Oktober.
"Saya sih udah tahu tarif untuk golongan R1 1300 naik, tapi kok hampir 100%? Saya biasanya bayar Rp200 ribu, nah sekarang Rp400 ribu," kata Ibu Rita warga kampung pisangan, Babelan, Selasa (7/10/2014).
Yang lebih gila lagi, tagihan Arief, warga Villa Gading Harapan, yang pada tagihan September sebesar Rp224 ribu, melonjak menjadi Rp1.952.259 pada Oktober 2014.
"Aneh petugas pencatat meter tidak pernah datang dalam kurun 5 bulan terakhir, nah baru akhir September nongol, tiba-tiba tagihan saya melonjak di atas 100% ini mah," kata Arief di kantor PLN Babelan, Selasa (7/10/2014).
Berdasarkan print informasi tagihan listrik yang didapat dari petugas bagian pengaduan PLN Babelan tercatat St meter akhir LWBP Rp12.147.000. Sementara biaya pemakaian mencapai Rp1.888.572 ditambah PTL 3% menjadi Rp1.952.259.
Sementara ketika ditanyakan membengkaknya tagihan per Oktober 2014, petugas pengaduan hanya memberikan solusi bahwa pembayaran bisa di cicil dan cicilan harus dibayar di loket yang bekerja sama dengan PLN setempat. "Silahkan anda mencicil, cuma itu yang bisa kami bantu," kata sang petugas.
Ketika dikonfirmasi, Kahumas PT PLN Bambang Dwiyanto menyayangkan minimnya penjelasan dari petugas kepada masyarakat. Menurut Bambang, ada perhitungan-perhitungan yang secara matematis tidak diterima oleh masyarakat.
"Harusnya untuk menghindari kesalahan penghitungan masyarakat cepat beralih ke token, tapi sebisa mungkin kami (humas) membantu apapun keluhan dari pelanggan/masyarakat," kata Bambang.
Lagi-lagi masyarakat atau pelanggan hanya bisa pasrah, marah-marah kepada petugas, atau yang lebih keren mengadu ke YLKI. Atau mungkin ini cara PT PLN mengurangi petugas lapangan yang dibayar secara outsourcing sehingga masyarakat beralih ke token.
(gpr)
Lihat Juga :
