BP Jamsostek Sosialisasi ke Kampus
Sabtu, 11 Oktober 2014 - 16:48 WIB
BP Jamsostek Sosialisasi ke Kampus
A
A
A
JAKARTA - Untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya jaminan sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) melakukan sosialisasi ke kampus. Salah satunya Universitas Negeri Jakarta (UNJ).
"Kami masuk ke kampus, karena kami yakin banyak dari kampus lahir para pekerja dan pengusaha yang pastinya akan bersentuhan dengan jaminan sosial," ujar Kepala Kantor Wilayah BP Jamsostek DKI Jakarta, Hardi Yuliwan usai memberikan kuliah umum di Kampus UNJ, Sabtu (11/10/2014).
"Maka itu kami sosialisasikan pentingnya jaminan sosial kepada para mahasiswa salah satunya di UNJ," tambahnya.
Hardi menjelaskan, dengan upaya sosialisasi yang dilakukan BP Jamsostek ke berbagai sektor diharapkan bisa menambah jumlah peserta lebih banyak, baik dari sisi pekerja maupun perusahaan.
Selain itu, bisa mengurangi jumlah perusahaan yang nakal. "Kalau para pekerja sudah tahu akan haknya terhadap jaminan sosial, jika mereka belum diikutkan menjadi peserta jaminan sosial di perusahaannya bisa dilaporkan ke kami. Ataupun upah yang dilaporkan ke kami bukan yang sebenarnya, maka juga bisa dilaporkan," tegas Hardi.
"Kami masuk ke kampus, karena kami yakin banyak dari kampus lahir para pekerja dan pengusaha yang pastinya akan bersentuhan dengan jaminan sosial," ujar Kepala Kantor Wilayah BP Jamsostek DKI Jakarta, Hardi Yuliwan usai memberikan kuliah umum di Kampus UNJ, Sabtu (11/10/2014).
"Maka itu kami sosialisasikan pentingnya jaminan sosial kepada para mahasiswa salah satunya di UNJ," tambahnya.
Hardi menjelaskan, dengan upaya sosialisasi yang dilakukan BP Jamsostek ke berbagai sektor diharapkan bisa menambah jumlah peserta lebih banyak, baik dari sisi pekerja maupun perusahaan.
Selain itu, bisa mengurangi jumlah perusahaan yang nakal. "Kalau para pekerja sudah tahu akan haknya terhadap jaminan sosial, jika mereka belum diikutkan menjadi peserta jaminan sosial di perusahaannya bisa dilaporkan ke kami. Ataupun upah yang dilaporkan ke kami bukan yang sebenarnya, maka juga bisa dilaporkan," tegas Hardi.
(dmd)
