Jokowi Harus Benahi Sektor yang Tumpang Tindih
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute (IMI) Y Paonganan mengemukakan, jauh sebelum menerapkan konsep pembangunan Poros Maritim, Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) harus membenahi dulu sektor-sektor yang tumpang tindih.
"Jika memang serius ingin menjadikan Indonesia menjadi negara maritim yang besar, benahi dulu hal-hal mendasar sektor maritim," ujarnya, dalam keterangan tertulis kepada Sindonews, Selasa (14/10/2014).
Paonganan menilai, saat ini pemerintahan baru belum memiliki pondasi kuat untuk membangun kembali kejayaan Indonesia sebagai bangsa maritim yang besar. (Baca: Konsep Poros Maritim Jokowi Dinilai Kabur)
"Saya istilahkan benahi dan bangun pondasi yang kokoh dulu. Sinkronkan regulasi yang tumpang tindih. Benahi sistem pelayaran agar keanggotann RI di IMO (International Maritime Organization) bisa naik grade," terangnya.
Pria yang akrab disapa Ongen ini mengingatkan, pengakuan posisi Indonesia di mata dunia sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan internasional, khususnya di bidang maritim.
"Saai ini, kita masih kategori C, kategori terendah. Syarat keanggotaan IMO itu adalah hasil kesepakatan negara-negara anggota IMO. Jadi, bukan karena ada diskriminasi. Tapi, memang harus diakui bahwa kondisi maritim kita saat ini masih amburadul," tandasnya.
(Baca: Indonesia Belum Mampu Memanfaatkan Kekayaan Laut)
"Jika memang serius ingin menjadikan Indonesia menjadi negara maritim yang besar, benahi dulu hal-hal mendasar sektor maritim," ujarnya, dalam keterangan tertulis kepada Sindonews, Selasa (14/10/2014).
Paonganan menilai, saat ini pemerintahan baru belum memiliki pondasi kuat untuk membangun kembali kejayaan Indonesia sebagai bangsa maritim yang besar. (Baca: Konsep Poros Maritim Jokowi Dinilai Kabur)
"Saya istilahkan benahi dan bangun pondasi yang kokoh dulu. Sinkronkan regulasi yang tumpang tindih. Benahi sistem pelayaran agar keanggotann RI di IMO (International Maritime Organization) bisa naik grade," terangnya.
Pria yang akrab disapa Ongen ini mengingatkan, pengakuan posisi Indonesia di mata dunia sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan internasional, khususnya di bidang maritim.
"Saai ini, kita masih kategori C, kategori terendah. Syarat keanggotaan IMO itu adalah hasil kesepakatan negara-negara anggota IMO. Jadi, bukan karena ada diskriminasi. Tapi, memang harus diakui bahwa kondisi maritim kita saat ini masih amburadul," tandasnya.
(Baca: Indonesia Belum Mampu Memanfaatkan Kekayaan Laut)
(izz)