Dahlan: Iklim BUMN Positif Selama Pemerintahan SBY
Dahlan: Iklim BUMN Positif Selama Pemerintahan SBY
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menyatakan, di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 10 tahun ini, perusahaan BUMN mempunyai iklim yang positif di Indonesia.
Iklim yang dibuat pak SBY, jelas Dahlan, terbentuk karena aksi korporasi yang berpeluang besar meskipun ada beberapa yang terhambat, namun tidak menggangu aksi korporasi yang lain.
"Khusus untuk BUMN, iklim itu misalnya aksi-aksi korporasi yang mendapat peluang yang cukup besar meski ada hambatan juga. Namun secara umum iklimnya sangat baik," ujar Dahlan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (16/10/2014).
Ia juga mengatakan, aksi korporasi ini berjalan dengan baik tanpa adanya intervensi atau ikut campur dalam pengembangan BUMN di dalam negeri.
"Praktis ya, enggak ada intervensi. Kayak pergantian direksi, komisaris yang membuat saya bahagia dengan iklim seperti itu Menteri BUMN bisa melakukan kebijakan pengembangan BUMN," katanya.
Ia menginginkan agar Menteri BUMN selanjutnya dapat melanjutkan aksi konsolidasi pada perusahaan BUMN. "Itu harus ya. Karena ini kan perusahaan milik negara di tanah air banyak, jadi konsolidasi kelompok usaha yang sebidang itu perlu," tutupnya.
Iklim yang dibuat pak SBY, jelas Dahlan, terbentuk karena aksi korporasi yang berpeluang besar meskipun ada beberapa yang terhambat, namun tidak menggangu aksi korporasi yang lain.
"Khusus untuk BUMN, iklim itu misalnya aksi-aksi korporasi yang mendapat peluang yang cukup besar meski ada hambatan juga. Namun secara umum iklimnya sangat baik," ujar Dahlan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (16/10/2014).
Ia juga mengatakan, aksi korporasi ini berjalan dengan baik tanpa adanya intervensi atau ikut campur dalam pengembangan BUMN di dalam negeri.
"Praktis ya, enggak ada intervensi. Kayak pergantian direksi, komisaris yang membuat saya bahagia dengan iklim seperti itu Menteri BUMN bisa melakukan kebijakan pengembangan BUMN," katanya.
Ia menginginkan agar Menteri BUMN selanjutnya dapat melanjutkan aksi konsolidasi pada perusahaan BUMN. "Itu harus ya. Karena ini kan perusahaan milik negara di tanah air banyak, jadi konsolidasi kelompok usaha yang sebidang itu perlu," tutupnya.
(gpr)
Explore More