Hipmi: Tim Ekonomi Jokowi Harus Dorong Kabinet Kerja

Senin, 27 Oktober 2014 - 12:33 WIB
Hipmi: Tim Ekonomi Jokowi...
Hipmi: Tim Ekonomi Jokowi Harus Dorong Kabinet Kerja
A A A
JAKARTA - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Raja Sapta Oktohari mengaku, nama-nama menteri yang baru diumumkan, khususnya bidang ekonomi harus menjadi pendorong Kabinet Kerja.

"Karena susunan sudah dibentuk, tentu kita kalangan pengusaha sangat berharap kabinet ini bisa segera kerja. Akselerasi ekonomi kita harus tetap terjaga. Kalangan profesional yang dilibatkan mestinya bisa menjadi pendorong dalam kabinet Jokowi-JK ini," katanya, Senin (27/10/2014).

Tuntutan lokal, regional dan global menjadi PR para pembantu presiden dalam menerjemahkan amanat rakyat. Hipmi sangat berharap agar pemerintahan baru ini bisa merealisasikan tiga kebutuhan pengusaha pemula yaitu akses legalitas, permodalan dan pasar yang berpihak pada pengusaha pemula.

"Semoga kebijakan pemerintahannya juga bisa demikian. Tidak perlu ada diferensiasi antara usaha formal dan informal. Proses perizinan mesti lebih cepat, mudah, murah, dan ramah terhadap semua jenis usaha. Ekonomi kreatif yang mendominasi pengusaha baru juga harus diberikan support lebih maksimal," terang dia.

Sementara, Pengamat Anggaran Politik sekaligus Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi mengatakan, tim ekonomi Jokowi kurang menyakinkan karena secara kapasitas masih diragukan.

"Banyak yang belum berpengalaman dan kapasitas bisa dibilang belum teruji. Apalagi, Menko-nya hanya paham mikro ekonomi," ucapnya.

Dia menilai, ekonomi makro saja yang selama ini dibanggakan tidak bisa tercapai dengan baik.
"Bagaimana untuk meningkatkan sektor rill yang membutuhkan investor yang kurang percaya dengan kapasitas tim ekonomi Jokowi ini," tuturnya.

Atas hal ini, kata Uchok, sektor riil ke depan sangat sulit didorong. Apalagi utang negara sudah mencapai Rp2.600 triliun dan sangat mrmbebani APBN.

"Kesulitan mereka mencari dana cash untuk mendorong sektor rill. Dikhawatirkan, karena butuh duit maka pemerintah bakal cabut subsidi BBM, jual BUMN yang masih menguntungkan, dan jual surat utang negara lebih banyak," pungkas Uchok.
(izz)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.8179 seconds (0.1#10.140)