FTZ Batam Perlu Branding dalam Persaingan Ekonomi

BATAM - Kahmi Kepri dan Universitas Kebangsaan Malaysia memandang Free Trade Zone (FTZ) Batam perlu mulai memposisikan diri melalui branding untuk menunjukkan ketegasan dalam persaingan ekonomi regional.

Ketua Kahmi Kepri Iskandar Nasution mengungkapkan branding wilayah itu bisa ditunjukkan dengan meningkatkan layanan dukungan seperti infrastruktur jalan, pergudangan, bandara dan pelabuhan, hingga ketersediaan pasokan energi dan air.

"Ini memberikan jaminan bagi investor untuk percaya bahwa Batam serius dalam membranding wilayahnya sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan bebas terkemuka," ujarnya usai pertemuan dengan Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM), Senin (27/10/2014).

Kahmi Kepri bersama pakar politik ekonomi internasional UKM, Profesor Sity Daud mengenai pembangunan Batam. Adapun kunjungan itu berlangsung selama 24-26 Oktober.

Iskandar menjelaskan pembangunan Batam yang telah mencapai 43 tahun seharusnya terfokuskan kepada tiga hal utama yakni keamanan, peraturan dan layanan pendukung.

Keamanan yangg dimaksud, lanjutnya, bahwa Batam harus aman untuk orang bekerja dan investor menanamkan uangnya.

"Tidak boleh ada pergaduhan atau apapun kejadian yang mengisyaratkan bahwa Batam tidak aman," sambungnya.

Salal satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan adanya kebijakan mengenai pengelolaan Batam harus didukung dengan Undang-Undang yang memberikan keleluasaan bagi pengelola FTZ untuk menyelesaikan permasalahan investasi tanpa perlu melaporkan atau menunggu kebijakan Jakarta.

Profesor Sity Daud menilai Batam juga harus bisa segera memposisikan dirinya dengan sejumlah kawasan sejenis di ASEAN.

Dia mengatakan Batam harus bisa menegaskan berada pada taraf seperti Vietnam sekarang atau memang sebagai pesaing utama kawasan sejenis di Malaysia seperti Johor dengan Iskandar region atau pun Singapura.

Diskusi itu juga diarahkan berkaitan dengan strategi pembangunan Batam dan corak investasi yang diinginkan masuk ke kawasan ini.

"Sebagai contoh bahwa Batam harus bergandeng erat dengan program Masyarakat Ekonomi Asean yang akan bermula tahun depan 2015," katanya.

Dia menambahkan dalam kaitan ini, jika pembangunan Batam bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang-orang di Batam maka gajinya tentu saja harus menyesuaikan dengan standar yang diberlakukan pesaingnya seperti di Malaysia maupun Singapura.

Tetapi kalau memang Batam hanya ingin bersaing dengan Vietnam maka orang-orang yang di Batam sebagian besar hanya menikmati gaji pada level kemiskinan saja.

"Idealnya gaji bagi pekerja di negara Asean berada pada level Rp7 juta . Itu baru bisa dikategorikan lepas daripada kemiskinan secara rata-rata di antara negara Asean," paparnya.

Berkaitan dengan kajian Kahmi mengenai provinsi khusus Batam, Sity Daud menilai bahwa terlepas dari apapun wujud administrasinya, tetap harus disadari bahwa investasi di Batam harus selesai pada level Batam.

Sehingga memangkas birokrasi dan mempercepat proses investor menanamkan modalnya di Batam. "Banyak yang dapat dikembangkan di Batam seperti pengembangan airport baik dalam skala nasional maupun internasional," katanya.

Kedua belah pihak juga sepakat posisi Batam yang strategis dapat menjadi pilihan utama bagi maskapai asing dunia untuk menggunakan bandara Batam dengan Changi Singapore yang jauh mahal.

Di Pelabuhan juga Batam dapat menjadi homebase logistik internasional terkemuka jika seaportnya dikelola lebih modern.

"Dan kesemuanya itu dapat berjalan dengan baik jika Jakarta memberikan izin awal dan selanjutnya Batam yang memutuskan secara lokal demi kemajuan investasi di Batam," katanya.