Bubarkan Petral, Menteri BUMN Masih Pikir-pikir
Bubarkan Petral, Menteri BUMN Masih Pikir-pikir
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno masih pikir-pikir untuk membubarkan PT Pertamina Trading Limited (Petral), anak usahanya PT Pertamina (Persero).
Dia mengatakan, pembahasan mengenai pembubaran Petral akan bisa dilakukan lebih intensif, jika telah diputuskan Direktur Utama (Dirut) definitif Pertamina yang baru.
"Kita masih menganalisa kondisi ini. Diharapkan dengan Direktur Utama Pertamina yang baru kita bisa menciptakan koordinasi yang baik mengenai Petral," ujar Rini di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (29/10/2014).
Lebih lanjut Rini menuturkan, pembubaran Petral masih diperlukan analisa lebih dalam dengan melibatkan pihak ahli, seperti Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, serta Pertamina sendiri.
"Selain itu dibutuhkan juga koordinasi dengan Kementerian ESDM sehingga masalah tersebut tak bisa diputuskan dalam waktu dekat ini," jelas dia.
Rini menambahkan, pihaknya juga masih menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenal pembubaran Petral. "Saya juga belum menerima arahan dari Presiden Joko Widodo mengenai masalah pembekuan Petral ini," pungkasnya.
Dia mengatakan, pembahasan mengenai pembubaran Petral akan bisa dilakukan lebih intensif, jika telah diputuskan Direktur Utama (Dirut) definitif Pertamina yang baru.
"Kita masih menganalisa kondisi ini. Diharapkan dengan Direktur Utama Pertamina yang baru kita bisa menciptakan koordinasi yang baik mengenai Petral," ujar Rini di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (29/10/2014).
Lebih lanjut Rini menuturkan, pembubaran Petral masih diperlukan analisa lebih dalam dengan melibatkan pihak ahli, seperti Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, serta Pertamina sendiri.
"Selain itu dibutuhkan juga koordinasi dengan Kementerian ESDM sehingga masalah tersebut tak bisa diputuskan dalam waktu dekat ini," jelas dia.
Rini menambahkan, pihaknya juga masih menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenal pembubaran Petral. "Saya juga belum menerima arahan dari Presiden Joko Widodo mengenai masalah pembekuan Petral ini," pungkasnya.
(gpr)
Explore More