Kemenhub Akan Pacu Pembangunan Sektor Transportasi
Rabu, 29 Oktober 2014 - 22:58 WIB
Kemenhub Akan Pacu Pembangunan Sektor Transportasi
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melakukan efisiensi di semua sektor dalam rangka mempercepat pembangunan di sektor transportasi.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, akan melakukan sinkronisasi, termasuk regulasi dan anggaran di kementerian yang dipimpinnya.
"Tidak hanya sektor perkeretaapian saja, semua sektor akan saya sinkronkan dan memaksimalkan berdasarkan anggaran yang ada. Tentu di sektor transportasi kita melihat perkembangan pasar maunya seperti apa, apakah ada multiplier efeknya atau tidak terhadap publik," ujar dia di Jakarta, Rabu (29/10/2014).
Dia mengatakan, pembangunan sektor transportasi harus melibatkan semua pihak dan mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat. "Kementerian Perhubungan ini merupakan katalisator bagi pembangunan di sektor transportasi. Sebagai regulator, kementerian ini harus efektif, jangan jadi penghambat ketika membangun infrastruktur transportasi," ujar dia.
Ignasius Jonan, merupakan menteri baru yang bukan berasal dari kalangan birokrasi. Dia mengaku, masih akan mempelajari semua sektor Kementerian Perhubungan termasuk merinci permasalahan yang ada di sektor laut, udara dan darat.
"Beri saya waktu, saya masih mengkaji semua permasalahan yang ada. Apakah itu di bidang kepelabuhanan, maskapai maupun di sektor transportasi darat," ucap dia.
Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan merupakan regulator di sektor perhubungan udara, kepelabuhanan, transportasi darat serta perkeretaapian.
Sejumlah persoalan yang mendesak harus segera di selesaikan antara lain tingginya biaya logistik pelabuhan yang saat ini dirasakan kalangan swasta, penerapan tarif batas atas pada November tahun ini, serta permasalahan transportasi di sektor darat dengan tantangan mengintegrasikan sektor transportasi darat dengan moda transportasi lain.
Di sektor kepelabuhanan misalnya, saat ini kalangan usaha pelabuhan berharap pemerintah bisa menekan biaya logistik pelabuhan saat ini sebesar 5%. Di sisi lain, pemerintah juga perlu mafia-mafia yang ada di pelabuhan yang memberi kontribusi terhadap tingginya biaya logistik pelabuhan.
Sektor lain yang perlu perhatian pemerintah saat ini ialah sektor perhubungan udara dimana sejumlah maskapai mulai mengeluhkan tingginya biaya spare part pesawat akibat pengenaan bea masuk spare part pesawat di dalam negeri.
Padahal di negara lain, bea masuk untuk spare part pesawat 0%. Masalah lain di sektor ini ialah masih tingginya pembelian harga avtur pesawat di indonesia jika dibanding negara-negara ASEAN seperti Singapura dan Malaysia.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, akan melakukan sinkronisasi, termasuk regulasi dan anggaran di kementerian yang dipimpinnya.
"Tidak hanya sektor perkeretaapian saja, semua sektor akan saya sinkronkan dan memaksimalkan berdasarkan anggaran yang ada. Tentu di sektor transportasi kita melihat perkembangan pasar maunya seperti apa, apakah ada multiplier efeknya atau tidak terhadap publik," ujar dia di Jakarta, Rabu (29/10/2014).
Dia mengatakan, pembangunan sektor transportasi harus melibatkan semua pihak dan mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat. "Kementerian Perhubungan ini merupakan katalisator bagi pembangunan di sektor transportasi. Sebagai regulator, kementerian ini harus efektif, jangan jadi penghambat ketika membangun infrastruktur transportasi," ujar dia.
Ignasius Jonan, merupakan menteri baru yang bukan berasal dari kalangan birokrasi. Dia mengaku, masih akan mempelajari semua sektor Kementerian Perhubungan termasuk merinci permasalahan yang ada di sektor laut, udara dan darat.
"Beri saya waktu, saya masih mengkaji semua permasalahan yang ada. Apakah itu di bidang kepelabuhanan, maskapai maupun di sektor transportasi darat," ucap dia.
Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan merupakan regulator di sektor perhubungan udara, kepelabuhanan, transportasi darat serta perkeretaapian.
Sejumlah persoalan yang mendesak harus segera di selesaikan antara lain tingginya biaya logistik pelabuhan yang saat ini dirasakan kalangan swasta, penerapan tarif batas atas pada November tahun ini, serta permasalahan transportasi di sektor darat dengan tantangan mengintegrasikan sektor transportasi darat dengan moda transportasi lain.
Di sektor kepelabuhanan misalnya, saat ini kalangan usaha pelabuhan berharap pemerintah bisa menekan biaya logistik pelabuhan saat ini sebesar 5%. Di sisi lain, pemerintah juga perlu mafia-mafia yang ada di pelabuhan yang memberi kontribusi terhadap tingginya biaya logistik pelabuhan.
Sektor lain yang perlu perhatian pemerintah saat ini ialah sektor perhubungan udara dimana sejumlah maskapai mulai mengeluhkan tingginya biaya spare part pesawat akibat pengenaan bea masuk spare part pesawat di dalam negeri.
Padahal di negara lain, bea masuk untuk spare part pesawat 0%. Masalah lain di sektor ini ialah masih tingginya pembelian harga avtur pesawat di indonesia jika dibanding negara-negara ASEAN seperti Singapura dan Malaysia.
(gpr)
Lihat Juga :
