Kelautan dan Perikanan Dikomersilkan

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menekankan aspek komersialisasi pada program-program yang ada di instansi tersebut. Langkah itu dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berpandangan, penekanan kepada komersialisasi akan menjadikan perekonomian berkelanjutan.

Komersialisasi dan aktivitas bisnis akan mendatangkan profit atau keuntungan sehingga orang akan tergerak untuk terus melanjutkan usahanya, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan."Untuk itu semua program bantuan dan asistensi yang digulirkan KKP semuanya harus berujung ke bisnis," ujar Susi di sela-sela acara serah terima jabatan dari Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya Sharif Cicip Sutardjo di Gedung Mina Bahari KKP kemarin.

Dengan kebijakan komersialisasi tersebut, KKP akan menyiapkan instrumen pelatihan dan edukasi bagi para nelayan sehingga bisa mereka juga bisa berpikir tentang komersialisasi. Dirjen Perikanan Tangkap KKP Gellwyn Yusuf menambahkan, penerapan komersialisasi tersebut di lapangan oleh KKP nantinya lebih banyak berupa intervensi untuk meningkatkan nilai tambah. Wujud dan besaran bantuan disesuaikan tingkatan atau skala usaha nelayan atau pelaku usaha itu.

"Kalau levelnya masih bawah sekali itu nanti ada bantuan sosial, ada program pengembangan mina pedesaan, dikasih kapal. Harapannya, setelah itu terjadi peningkatan (pendapatan) sehingga bisa mendapatkan kredit untuk mengembangkan usahanya lagi," tuturnya. Ketua Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) Thomas Darmawan mengatakan, komersialisasi yang digulirkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan hendaknya juga dimaknai sebagai komitmen membiarkan swasta bergerak.

Menurutnya, selama ini KKP bertindak seperti "konglomerat" yang membagikan bantuan bagi para nelayan miskin, di sisi lain pengusaha besar tidak diperhatikan."Nanti kita bagi tugas. Pemerintah biar urus yang miskin-miskin dan kecil itu, sementara (perusahaan) yang besar-besar biar bergerak mengembangkan ekspor," katanya. Thomas menekankan peningkatan produktivitas perikanan dan ekspornya harus dilakukan. Sektor perikanan juga bisa membantu mengurangi defisit perdagangan Indonesia yang sebesar USD6 miliar.

Untuk itu, aspek-aspek yang menghambat harus dieliminasi. "Bukan kelautannya yang bermasalah, tapi di luar itu. Misalnya dari sektor perbankannya, keamanannya, infrastrukturnya, listrik, dan airnya. Itu harus digarap," tandasnya. Susi menegaskan, dengan luas laut yang lima kali lebih besar dari Thailand dan Malaysia, angka ekspor perikanan Indonesia semestinya bisa melampaui dua negara itu.

Untuk itu, pendiri maskapai Susi Air itu akan mengidentifikasi daerah- daerah tangkapan ikan serta melakukan analisa mulai alat transportasinya, cara penangkapannya, guna mendapatkan hasil optimal dari potensi di area tersebut. Terhadap praktik illegal fishing, perempuan kelahiran Pangandaran, Jawa Barat, itu tidak akan toleran. Untuk memudahkan pengawasan, dia akan mengupayakan agar semua kapal dan pemiliknya terdata dan dipublikasikan secara online. Dengan begitu, semua pihak bisa ikut mengawasi.

"Untuk perusahaan- perusahaan perkapalan yang hanya main smugling, menangkap tanpa izin, saya pastibabatdanhabisi, karenaitu merugikan negara dan merusak lingkungan," jaminnya. Gellwyn menambahkan, untuk pendataan, semua kapal sudah diminta menyerahkan log book. Menurutnya, saat ini data online sudah tersedia, namun masih harus diperbaiki. Ia juga menekankan tiada ampun bagi kapal yang tidak memenuhi aturan. Salah satu arahan Menteri adalah melakukan moratorium izin operasional sejumlah kapal yang bermasalah.

"Kemarin di kawasan timur saya bekukan izin 88 kapal. Saya juga instruksikan supaya dihentikan dulu perizinan untuk jenis kapal tertentu, terutama yang berbobot di atas 30 GT karena kalau yang bobot kecil itu kan kewenangan daerah," paparnya.

Inda susanti