Asbisindo Perkirakan Perbankan Syariah Makin Kondusif
Sabtu, 01 November 2014 - 10:52 WIB
Asbisindo Perkirakan Perbankan Syariah Makin Kondusif
A
A
A
BATAM - Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) memperkirakan industri perbankan syariah nasional dalam lima tahun ke depan akan semakin kondusif.
Kehadiran Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam Kabinet Kerja melengkapi kegairahan industri perbankan syariah.
Sekjen Asbisindo Achmad K Permana mengungkapkan, ada harapan baru dari industri perbankan terkait dengan kabinet baru.
Ketua OJK Muliaman D Hadad yang juga Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) pada awalnya membuat perbankan syariah bisa berharap sesuatu.
Kemudian Deputi Gubernur Bank Indonesia yang juga diisi Agus Martowardojo, yang memiliki latar belakang sebagai Direktur Bank Syariah Mandiri pada 2003-2005.
"Ada harapan baru setelah Pak Bambang mengisi Menkeu yang juga Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI). Tiga institusi ini sangat berpengaruh mengendalikan syariah menjadi sangat kondusif dalam lima tahun ke depan," ujarnya di Batam, Jumat (31/10/2014).
Menurutnya, latar belakang Bambang Brodjonegoro sebagai Ahli Ekonomi Islam mampu membangun dan mendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia.
Selain Bambang, rasa optimis pelaku perbankan syariah juga didorong latar belakang Ketua Otoritas Jasa Keuangan dan Gubernur BI yang juga memiliki sangkut paut pada ekonomi syariah.
Meski optimis pemegang kebijakan perbankan akan mendukung pertumbuhan perbankan syariah, dia tetap berharap pemerintah memberikan insentif perbankan syariah yaitu pemotongan pajak.
Selama ini pertumbuhan syariah di Indonesia masih berupa upaya bottom up. Sementara, Asbisindo melihat pertumbuhan syariah di Indonesia tidak seperti di Eropa yang semakin populer dari konglomerasi minyak timur tengah.
Dia mengatakan, sejatinya perbankan syariah yang berlandaskan pada bagi hasil menyerupai praktik bagi hasil pada saham.
Namun, pajak yang dikenakan pada perbankan syariah terlalu tinggi, dan dia meminta agar persentase pajaknya dipotong, menyamai pajak untuk saham agar bisa merangsang pertumbuhan perbankan syariah.
Selain itu, juga termasuk membawa keunggulan bagi hasil produk deposito syariah ke Kemenkeu untuk mendapatkan insentif guna mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah.
Pihaknya juga mendorong agar pemerintah menyalurkan dana APBN melalui bank-bank syariah. Sebagai awal dia mengusulkan dana Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan disalurkan melalui bank-bank syariah.
"Kami tidak meminta keistimewaan lebih besar seperti yang terjadi di Pakistan, ini wajar tanpa mengurangi kualitas servis dan return," katanya.
Di Pakistan, kata dia, pemerintah "memaksakan" seluruh kegiatan ekonomi menggunakan sistem perbankan syariah, berbanding terbalik dengan Indonesia, yaitu industri dan masyarakat yang mendorong pelaksanaan perbankan syariah.
Kehadiran Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam Kabinet Kerja melengkapi kegairahan industri perbankan syariah.
Sekjen Asbisindo Achmad K Permana mengungkapkan, ada harapan baru dari industri perbankan terkait dengan kabinet baru.
Ketua OJK Muliaman D Hadad yang juga Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) pada awalnya membuat perbankan syariah bisa berharap sesuatu.
Kemudian Deputi Gubernur Bank Indonesia yang juga diisi Agus Martowardojo, yang memiliki latar belakang sebagai Direktur Bank Syariah Mandiri pada 2003-2005.
"Ada harapan baru setelah Pak Bambang mengisi Menkeu yang juga Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI). Tiga institusi ini sangat berpengaruh mengendalikan syariah menjadi sangat kondusif dalam lima tahun ke depan," ujarnya di Batam, Jumat (31/10/2014).
Menurutnya, latar belakang Bambang Brodjonegoro sebagai Ahli Ekonomi Islam mampu membangun dan mendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia.
Selain Bambang, rasa optimis pelaku perbankan syariah juga didorong latar belakang Ketua Otoritas Jasa Keuangan dan Gubernur BI yang juga memiliki sangkut paut pada ekonomi syariah.
Meski optimis pemegang kebijakan perbankan akan mendukung pertumbuhan perbankan syariah, dia tetap berharap pemerintah memberikan insentif perbankan syariah yaitu pemotongan pajak.
Selama ini pertumbuhan syariah di Indonesia masih berupa upaya bottom up. Sementara, Asbisindo melihat pertumbuhan syariah di Indonesia tidak seperti di Eropa yang semakin populer dari konglomerasi minyak timur tengah.
Dia mengatakan, sejatinya perbankan syariah yang berlandaskan pada bagi hasil menyerupai praktik bagi hasil pada saham.
Namun, pajak yang dikenakan pada perbankan syariah terlalu tinggi, dan dia meminta agar persentase pajaknya dipotong, menyamai pajak untuk saham agar bisa merangsang pertumbuhan perbankan syariah.
Selain itu, juga termasuk membawa keunggulan bagi hasil produk deposito syariah ke Kemenkeu untuk mendapatkan insentif guna mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah.
Pihaknya juga mendorong agar pemerintah menyalurkan dana APBN melalui bank-bank syariah. Sebagai awal dia mengusulkan dana Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan disalurkan melalui bank-bank syariah.
"Kami tidak meminta keistimewaan lebih besar seperti yang terjadi di Pakistan, ini wajar tanpa mengurangi kualitas servis dan return," katanya.
Di Pakistan, kata dia, pemerintah "memaksakan" seluruh kegiatan ekonomi menggunakan sistem perbankan syariah, berbanding terbalik dengan Indonesia, yaitu industri dan masyarakat yang mendorong pelaksanaan perbankan syariah.
(izz)
