Pulsa, Bedak dan Iuran Sampah Masuk Komponen KHL
Selasa, 04 November 2014 - 15:30 WIB
Pulsa, Bedak dan Iuran Sampah Masuk Komponen KHL
A
A
A
DEPOK - Beragam hal menjadi tuntutan buruh dalam menentukan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebelum penentuan besaran upah. Bahkan, buruh di Jakarta memasukkan biaya pijat dalam tuntutan KHL.
Di Depok, para buruh meminta biaya pulsa sudah mulai digaungkan sejak tahun lalu. Selain itu ada pula, biaya bedak dan kosmetik lain bagi kalangan buruh perempun.
"Dari 60 item kami minta ditambah jadi 84, BPS saja melakukan survei kemiskinan ada 150 item kok. Perkembangan zaman, pulsa tentu semua orang pakai handphone saat ini," tegas Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Wido Pratikno, Selasa (4/11/2014).
Menurutnya, belum lagi buruh selalu dipusingkan dengan berbagai iuran sosial di lingkungan tempat tinggal. Dari mulai sumbangan RT/RW hingga iuran bulanan dan kebersihan.
"Buat perempuan tentu butuh bedak, buat sosial pasti kita ada sumbangan hajatan pernikahan, lalu iuran RT, iuran sampah," tuturnya.
Selain itu, para buruh juga tengah fokus dalam hal evaluasi penyelenggaraan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).
Menurut Wido, program Presiden Joko Widodo yang menggelontorkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) harus lebih transparan.
"Kami juga tengah fokus BPJS tahun ini. Bicara soal KIS tentu bertabrakan dengan UU BPJS bagi 89 juta rakyat Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sehingga, harus dijelaskan program KIS mengambil dana dari PBI atau budget darimana, kalau dari PBI ya sama saja hanya ganti nama," pungkasnya.
Di Depok, para buruh meminta biaya pulsa sudah mulai digaungkan sejak tahun lalu. Selain itu ada pula, biaya bedak dan kosmetik lain bagi kalangan buruh perempun.
"Dari 60 item kami minta ditambah jadi 84, BPS saja melakukan survei kemiskinan ada 150 item kok. Perkembangan zaman, pulsa tentu semua orang pakai handphone saat ini," tegas Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Wido Pratikno, Selasa (4/11/2014).
Menurutnya, belum lagi buruh selalu dipusingkan dengan berbagai iuran sosial di lingkungan tempat tinggal. Dari mulai sumbangan RT/RW hingga iuran bulanan dan kebersihan.
"Buat perempuan tentu butuh bedak, buat sosial pasti kita ada sumbangan hajatan pernikahan, lalu iuran RT, iuran sampah," tuturnya.
Selain itu, para buruh juga tengah fokus dalam hal evaluasi penyelenggaraan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).
Menurut Wido, program Presiden Joko Widodo yang menggelontorkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) harus lebih transparan.
"Kami juga tengah fokus BPJS tahun ini. Bicara soal KIS tentu bertabrakan dengan UU BPJS bagi 89 juta rakyat Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sehingga, harus dijelaskan program KIS mengambil dana dari PBI atau budget darimana, kalau dari PBI ya sama saja hanya ganti nama," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
