Pemerintah Diminta Peduli Industri Galangan Kapal
Kamis, 06 November 2014 - 05:55 WIB
Pemerintah Diminta Peduli Industri Galangan Kapal
A
A
A
JAKARTA - Para pelaku usaha dalam negeri kembali meminta pemerintah memperhatikan industri galangan kapal di Tanah Air.
Ketua Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), Eddy K Logam mengatakan, pemerintahan saat ini sedang fokus di sektor pengembangan industri maritim sehingga menjadi kesempatan baik bagi kalangan industri kapal untuk terus mendorong berkembangnya usaha galangan di Indonesia yang ketinggalan dibanding sektor industri lain.
"Industri galangan kapal tidak berkembang di Indonesia karena masih dibebani pajak, kurangnya insentif serta suku bunga yang masih tinggi. Kami akan terus mendorong masalah ini kepada pemerintah dan menyampaikan bahwa industri kapal memberikan multiplier efek yang besar mendorong perekonomian bangsa ini," ujarnya di Jakarta, Rabu (5/11/2014).
Menurut Eddy, besarnya potensi logistik melalui perjalanan laut antar pulau di Indonesia belum banyak dilihat secara holistik oleh pemerintah. Padahal, sektor ini merupakan sektor padat karya dan padat teknologi sehingga bisa menyerap tenaga kerja yang besar jika diperhatikan dengan serius.
"Satu perusahaan galangan kapal bisa mempekerjakan sedikitnya 3.000 atau paling besar 7.000 pekerja. Kemudian memanfaatkan teknologi tinggi di sektor perkapalan. Kalau dua ini saja dilihat berapa banyak pendapatan negara bisa masuk di sektor ini," terangnya.
Masalahnya, lanjut dia, sektor ini dibebani pajak dan bunga bank yang tinggi. Hal itu membuat harga kapal yang diproduksi di dalam negeri masih lebih mahal dibanding harga kapal impor.
"Makanya, jangan heran bila pengusaha kita lebih senang beli kapal impor dibanding kapal buatan dalam negeri. Anda juga bisa bayangkan berapa besar devisa kita yang keluar kalau pembelian kapal impor masih lebih besar dibanding pembelian kapal di dalam negeri," jelas Eddy.
Sebagai informasi, pertumbuhan industri maritim nasional masih sangat signifikan atau berada di pertumbuhan dengan presentase 6,3%. Akhir tahun ini pertumbuhan tersebut naik menjadi 6,4% dengan jumlah armada kapal mencapai 13 ribu kapal. Dari total jumlah kapal tersebut, kapal buatan dalam negeri hanya sekitar 10% yang diproduksi oleh sekitar 150 perusahaan galangan kapal.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR, Bambang Harjo mengatakan, saat ini sekitar 1,2 miliar ton komoditi dalam negeri per tahun diangkut menggunakan kapal. Angka tersebut akan terus meningkat seiring berkembangnya industri di sektor kemaritiman.
"Makanya, ketika kebutuhan industri tinggi, kebutuhan armada juga pasti akan tinggi pemerintah harus memperhatikan sektor ini. Sekarang adalah mendorong galangan kapal supaya tidak dianggap seperti anak tiri. Galangan nasional tentu harus berjuang," jelasnya.
Menurut Harjo, usaha galangan kapal di dalam negeri tidak bisa berkompetisi karena 90% kapal Indonesia masih merupakan kapal impor.
"Padahal, kalau kita mau jujur, seluruh tipe kapal yang dibutuhkan itu sangat mampu dibangun di Indonesia. Karena itu, agar galangan kapal bisa berkompetisi, pemerintah harus berpihak dengan memberikan insentif pajak komponen kapal seperti di luar negeri. Sehingga, biaya pembangunan kapal di dalam negeri menjadi lebih murah," pungkasnya.
Ketua Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), Eddy K Logam mengatakan, pemerintahan saat ini sedang fokus di sektor pengembangan industri maritim sehingga menjadi kesempatan baik bagi kalangan industri kapal untuk terus mendorong berkembangnya usaha galangan di Indonesia yang ketinggalan dibanding sektor industri lain.
"Industri galangan kapal tidak berkembang di Indonesia karena masih dibebani pajak, kurangnya insentif serta suku bunga yang masih tinggi. Kami akan terus mendorong masalah ini kepada pemerintah dan menyampaikan bahwa industri kapal memberikan multiplier efek yang besar mendorong perekonomian bangsa ini," ujarnya di Jakarta, Rabu (5/11/2014).
Menurut Eddy, besarnya potensi logistik melalui perjalanan laut antar pulau di Indonesia belum banyak dilihat secara holistik oleh pemerintah. Padahal, sektor ini merupakan sektor padat karya dan padat teknologi sehingga bisa menyerap tenaga kerja yang besar jika diperhatikan dengan serius.
"Satu perusahaan galangan kapal bisa mempekerjakan sedikitnya 3.000 atau paling besar 7.000 pekerja. Kemudian memanfaatkan teknologi tinggi di sektor perkapalan. Kalau dua ini saja dilihat berapa banyak pendapatan negara bisa masuk di sektor ini," terangnya.
Masalahnya, lanjut dia, sektor ini dibebani pajak dan bunga bank yang tinggi. Hal itu membuat harga kapal yang diproduksi di dalam negeri masih lebih mahal dibanding harga kapal impor.
"Makanya, jangan heran bila pengusaha kita lebih senang beli kapal impor dibanding kapal buatan dalam negeri. Anda juga bisa bayangkan berapa besar devisa kita yang keluar kalau pembelian kapal impor masih lebih besar dibanding pembelian kapal di dalam negeri," jelas Eddy.
Sebagai informasi, pertumbuhan industri maritim nasional masih sangat signifikan atau berada di pertumbuhan dengan presentase 6,3%. Akhir tahun ini pertumbuhan tersebut naik menjadi 6,4% dengan jumlah armada kapal mencapai 13 ribu kapal. Dari total jumlah kapal tersebut, kapal buatan dalam negeri hanya sekitar 10% yang diproduksi oleh sekitar 150 perusahaan galangan kapal.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR, Bambang Harjo mengatakan, saat ini sekitar 1,2 miliar ton komoditi dalam negeri per tahun diangkut menggunakan kapal. Angka tersebut akan terus meningkat seiring berkembangnya industri di sektor kemaritiman.
"Makanya, ketika kebutuhan industri tinggi, kebutuhan armada juga pasti akan tinggi pemerintah harus memperhatikan sektor ini. Sekarang adalah mendorong galangan kapal supaya tidak dianggap seperti anak tiri. Galangan nasional tentu harus berjuang," jelasnya.
Menurut Harjo, usaha galangan kapal di dalam negeri tidak bisa berkompetisi karena 90% kapal Indonesia masih merupakan kapal impor.
"Padahal, kalau kita mau jujur, seluruh tipe kapal yang dibutuhkan itu sangat mampu dibangun di Indonesia. Karena itu, agar galangan kapal bisa berkompetisi, pemerintah harus berpihak dengan memberikan insentif pajak komponen kapal seperti di luar negeri. Sehingga, biaya pembangunan kapal di dalam negeri menjadi lebih murah," pungkasnya.
(dmd)
Lihat Juga :
