Susi: Wajar Kalau KKP Mau Dibubarkan
Selasa, 11 November 2014 - 15:19 WIB
Susi: Wajar Kalau KKP Mau Dibubarkan
A
A
A
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti mengatakan, sangat wajar jika pemerintah membubarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), ketika belum terbentuknya kabinet kerja pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Pasalnya, lanjut Susi, dari subsidi BBM yang dialokasikan pemerintah ke sektor kelautan dan perikanan yang sekitar Rp11,5 triliun atau 2,1 juta kilo liter (kl) hanya mampu memberikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp300 miliar.
"Saya kira ya enggak salah, ya wajar kalau pemerintah mau menutup kementerian ini karena sudah menyerah. Ya karena itu, income-nya Rp300 miliar saja, padahal modalnya Rp11,5 triliun subsidi BBM. Dan laut kita sangat luas," kata Susi di Kementerian KKP, Jakarta, Selasa (11/11/2014).
Sementara itu, Dirjen Pengelohan dan Pemasararan Hasil Perikanan KKP, Saut P Hutagalung menambahkan, berkat stakeholder atau para pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan yang berada di Indonesia membuat pemerintah tetap mempertahankan keberadaan KKP.
"Semua organisasi yang hadir pada hari ini, termasuk pada masa transisi pemerintahan, kementerian kita juga goyang, sehingga sekarang kementerian kita tetap ada, karena mereka mengirim surat kepada DPR," tandas dia.
(Baca: Menteri Susi Kumpulkan Pengusaha Kelautan untuk Dialog)
Pasalnya, lanjut Susi, dari subsidi BBM yang dialokasikan pemerintah ke sektor kelautan dan perikanan yang sekitar Rp11,5 triliun atau 2,1 juta kilo liter (kl) hanya mampu memberikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp300 miliar.
"Saya kira ya enggak salah, ya wajar kalau pemerintah mau menutup kementerian ini karena sudah menyerah. Ya karena itu, income-nya Rp300 miliar saja, padahal modalnya Rp11,5 triliun subsidi BBM. Dan laut kita sangat luas," kata Susi di Kementerian KKP, Jakarta, Selasa (11/11/2014).
Sementara itu, Dirjen Pengelohan dan Pemasararan Hasil Perikanan KKP, Saut P Hutagalung menambahkan, berkat stakeholder atau para pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan yang berada di Indonesia membuat pemerintah tetap mempertahankan keberadaan KKP.
"Semua organisasi yang hadir pada hari ini, termasuk pada masa transisi pemerintahan, kementerian kita juga goyang, sehingga sekarang kementerian kita tetap ada, karena mereka mengirim surat kepada DPR," tandas dia.
(Baca: Menteri Susi Kumpulkan Pengusaha Kelautan untuk Dialog)
(gpr)
Lihat Juga :
