Susi Senang Program-programnya Cepat Terealisasi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti mengaku senang program moratorium izin baru kapal asing di Indonesia bisa cepat terealisasi hanya dalam hitungan hari bukan dalam hitungan bulan bahkan tahun.
Menurutnya, jika program ini harus melalui DPR, hanya membuat susah dan perizinan dibuat berbelit-belit. Susi menyebutkan, cepatnya aturan ini terlaksana karena DPR masih sibuk dengan masing-masing kubu. Sehingga, DPR tidak sempat memperhatikan Susi dalam membuat aturan bahkan tidak mempertanyakan.
Menurut menteri nyentrik ini, jika DPR sudah akur maka pembuatan aturan akan lama karena dapat memakan waktu.
"Aturan ini cepat terealisasikan sebelum DPR keburu jalan tugasnya, kalau DPR keburu jalan susah lagi saya. Jadi ini ibarat aji mumpung, tidak ada yang protes," ucap Susi sambil tertawa dalam dialog bersama pengusaha di KKP, Jakarta, Selasa (11/11/2014).
Susi juga mengakui, dalam membentuk aturan moratorium izin kapal asing ini dia tidak melakukan konsultasi pada pengusaha dan eselon. Karena jika melakukan konsultasi dengan pihak-pihak tersebut, dapat dipastikan akan memakan waktu lama.
Susi mengakui, dia merasa tidak sabar mengurangi jumlah kapal asing di Indonesia. Pasalnya kapal tersebut menggunakan BBM subsidi Indonesia yang dampaknya menyusahkan nelayan lokal.
"Mungkin kesan moratorium yang saya jalani memang tidak melalui konsultasi terlebih dahulu. Kalau saya konsultasi, 3 bulan lagi baru selesai, 3 tahun lagi baru jalan, hanya 2-3 program yang saya bisa selesaikan. Saya tidak bisa pak. Sini sana lobi, buang-buang waktu," tutupnya kepada hadirin.
(Baca: Susi Ungkapkan Kekesalannya pada Kemendag dan Kemenperin)
Menurutnya, jika program ini harus melalui DPR, hanya membuat susah dan perizinan dibuat berbelit-belit. Susi menyebutkan, cepatnya aturan ini terlaksana karena DPR masih sibuk dengan masing-masing kubu. Sehingga, DPR tidak sempat memperhatikan Susi dalam membuat aturan bahkan tidak mempertanyakan.
Menurut menteri nyentrik ini, jika DPR sudah akur maka pembuatan aturan akan lama karena dapat memakan waktu.
"Aturan ini cepat terealisasikan sebelum DPR keburu jalan tugasnya, kalau DPR keburu jalan susah lagi saya. Jadi ini ibarat aji mumpung, tidak ada yang protes," ucap Susi sambil tertawa dalam dialog bersama pengusaha di KKP, Jakarta, Selasa (11/11/2014).
Susi juga mengakui, dalam membentuk aturan moratorium izin kapal asing ini dia tidak melakukan konsultasi pada pengusaha dan eselon. Karena jika melakukan konsultasi dengan pihak-pihak tersebut, dapat dipastikan akan memakan waktu lama.
Susi mengakui, dia merasa tidak sabar mengurangi jumlah kapal asing di Indonesia. Pasalnya kapal tersebut menggunakan BBM subsidi Indonesia yang dampaknya menyusahkan nelayan lokal.
"Mungkin kesan moratorium yang saya jalani memang tidak melalui konsultasi terlebih dahulu. Kalau saya konsultasi, 3 bulan lagi baru selesai, 3 tahun lagi baru jalan, hanya 2-3 program yang saya bisa selesaikan. Saya tidak bisa pak. Sini sana lobi, buang-buang waktu," tutupnya kepada hadirin.
(Baca: Susi Ungkapkan Kekesalannya pada Kemendag dan Kemenperin)
(gpr)