Susi Akan Surati Kemenhut soal Tumpang Tindih Koordinasi
Selasa, 11 November 2014 - 19:42 WIB
Susi Akan Surati Kemenhut soal Tumpang Tindih Koordinasi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menilai hingga saat ini penataan wilayah kelautan di bawah koordinasi KKP, masih tumpang tindih di kementerian lain.
Susi menyebutkan, untuk penyu, mangrove dan arwana saja bahkan juga terdapat di bawah koordinasi Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Maka dalam waktu dekat, Susi akan mengirimkan surat ke pihak Kemenhut.
"Ini langkah untuk meminta kembali itu semua, di bawah koordinasi kita," kata dia, di Jakarta, Selasa (11/11/2014).
Susi juga menerangkan, langkah itu diambil supaya usai penghentian sementara (moratorium) kapal di atas 30 GT tidak ada bentrok kewenangan dengan kementerian lain.
Pihaknya juga mengakui masih melakukan penyusunan aturan pasca moratorium seperti pembatasan kuota tangkap, bulan tangkap, serta kuota zona tangkapnya. "Kalau untuk UU monatorium zona kuota, tapi di Kemenhut enggak ada sama aja bohong," lanjutnya.
Selain itu juga, kata dia, penerapan aturan itu akan terintegrasi dengan peraturan daerah supaya tidak kontradiktif. "Moratorium akan berikan ruang dan waktu, yang kita sustainability laut Indonesia, baik pesisir maupun dalam," tukasnya.
Susi menyebutkan, untuk penyu, mangrove dan arwana saja bahkan juga terdapat di bawah koordinasi Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Maka dalam waktu dekat, Susi akan mengirimkan surat ke pihak Kemenhut.
"Ini langkah untuk meminta kembali itu semua, di bawah koordinasi kita," kata dia, di Jakarta, Selasa (11/11/2014).
Susi juga menerangkan, langkah itu diambil supaya usai penghentian sementara (moratorium) kapal di atas 30 GT tidak ada bentrok kewenangan dengan kementerian lain.
Pihaknya juga mengakui masih melakukan penyusunan aturan pasca moratorium seperti pembatasan kuota tangkap, bulan tangkap, serta kuota zona tangkapnya. "Kalau untuk UU monatorium zona kuota, tapi di Kemenhut enggak ada sama aja bohong," lanjutnya.
Selain itu juga, kata dia, penerapan aturan itu akan terintegrasi dengan peraturan daerah supaya tidak kontradiktif. "Moratorium akan berikan ruang dan waktu, yang kita sustainability laut Indonesia, baik pesisir maupun dalam," tukasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
