Ini Kata Pengusaha soal Lelang Jabatan Kemenkeu
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, pelelangan beberapa jabatan penting di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merupakan upaya mencari orang terbaik untuk mengisi jabatan strategis tersebut.
"Semua eselon I dan II harus diseleksi oleh tim supaya yang masuk (mengisi jabatan) itu orang-orang yang right man in the right place. Jadi bukan diisi sama orang partai yang sebenarnya tidak qualified," ujar Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Rabu (12/11/2014).
Meski proses tersebut memerlukan waktu lama, namun Sofjan meyakini bahwa hal itu demi kemajuan Kemenkeu agar mendapatkan orang-orang kompeten dari jalur independen.
Terlebih, lanjut dia, muncul isu bahwa jabatan strategis di kementerian diduduki orang-orang titipan dari partai politik (parpol).
"Jadi, itu akan lebih sulit tapi lebih qualified untuk menentukan siapa dirjen terbaik. Bukan dipilih karena kepentingan politik, tetapi juga karena melaksanakan UU sekarang agar bisa menyeleksi orang kompeten," jelasnya.
Seperti diketahui, Kemenkeu resmi membuka lelang jabatan untuk mengisi jabatan Dirjen Pajak, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi serta Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara.
Pengisian jabatan di lingkungan Kemenkeu ini sesuai dengan UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 3/2014.
"Semua eselon I dan II harus diseleksi oleh tim supaya yang masuk (mengisi jabatan) itu orang-orang yang right man in the right place. Jadi bukan diisi sama orang partai yang sebenarnya tidak qualified," ujar Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Rabu (12/11/2014).
Meski proses tersebut memerlukan waktu lama, namun Sofjan meyakini bahwa hal itu demi kemajuan Kemenkeu agar mendapatkan orang-orang kompeten dari jalur independen.
Terlebih, lanjut dia, muncul isu bahwa jabatan strategis di kementerian diduduki orang-orang titipan dari partai politik (parpol).
"Jadi, itu akan lebih sulit tapi lebih qualified untuk menentukan siapa dirjen terbaik. Bukan dipilih karena kepentingan politik, tetapi juga karena melaksanakan UU sekarang agar bisa menyeleksi orang kompeten," jelasnya.
Seperti diketahui, Kemenkeu resmi membuka lelang jabatan untuk mengisi jabatan Dirjen Pajak, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi serta Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara.
Pengisian jabatan di lingkungan Kemenkeu ini sesuai dengan UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 3/2014.
(izz)