Penyaluran Benih Padi Melalui Tender Tidak Optimal
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengakui, pengadaan dan penyaluran benih padi subsidi dengan sistem tender tidak optimal, hanya sebesar 20% optimalisasinya.
Padahal, tender tersebut menghabiskan dana hingga Rp1 triliun lebih. Setelah melihat kondisi tersebut, Amran akan menunjuk langsung perusahaan untuk penyediaan dan penyaluran benih padi.
Hal tersebut agar proses penyaluran bibit benih padi bisa dilakukan dengan cepat.
"Kita akan menunjuk langsung dua perusahaan untuk menyediakan 50 ribu benih padi. Dua perusahaan yang kita tunjuk adalah SHS dan Pertani," tegasnya di Kementan, Jakarta, Senin (17/11/2014).
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengungkapkan proses tender akan memakan banyak waktu. Mulai dari proses tender, pengadaan hingga penyaluran benih padi.
"Kalau ditender, tender saja butuh satu bulan. Nanti setelah tender, bubut baru bisa datang ke petani dua bulan kemudian. Tunggu tiga bulan bisa keburu terlewat musim tanamnya. Jadi harus penujukan langsung supaya cepat," tutur dia.
Sofyan pun menegaskan, bahwa tindakan ini tidak menyalahi aturan yang ada.
"Enggak akan bermasalah. Karena yang kita lakukan hanya shortcut yang tadinya pakai tender jadi tidak pakai tender. Asal tidak ada korupsi, tidak masalah," pungkasnya.
Padahal, tender tersebut menghabiskan dana hingga Rp1 triliun lebih. Setelah melihat kondisi tersebut, Amran akan menunjuk langsung perusahaan untuk penyediaan dan penyaluran benih padi.
Hal tersebut agar proses penyaluran bibit benih padi bisa dilakukan dengan cepat.
"Kita akan menunjuk langsung dua perusahaan untuk menyediakan 50 ribu benih padi. Dua perusahaan yang kita tunjuk adalah SHS dan Pertani," tegasnya di Kementan, Jakarta, Senin (17/11/2014).
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengungkapkan proses tender akan memakan banyak waktu. Mulai dari proses tender, pengadaan hingga penyaluran benih padi.
"Kalau ditender, tender saja butuh satu bulan. Nanti setelah tender, bubut baru bisa datang ke petani dua bulan kemudian. Tunggu tiga bulan bisa keburu terlewat musim tanamnya. Jadi harus penujukan langsung supaya cepat," tutur dia.
Sofyan pun menegaskan, bahwa tindakan ini tidak menyalahi aturan yang ada.
"Enggak akan bermasalah. Karena yang kita lakukan hanya shortcut yang tadinya pakai tender jadi tidak pakai tender. Asal tidak ada korupsi, tidak masalah," pungkasnya.
(izz)