Ujian Kelas Menengah Kian Berat, Berikut Peristiwa Penting Ekonomi Sepanjang 2024
Minggu, 29 Desember 2024 - 11:26 WIB
loading...
Pekerja saat jam pulang kantor berjalan di kawasan Sudirman-Thamrin, Jakarta, Selasa (21/11/2023). FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Tahun 2024 menjadi salah satu tahun yang penuh tantangan dan peluang bagi perekonomian Indonesia. Dari kebijakan fiskal, perubahan mekanisme subsidi, hingga implementasi program strategis, semuanya menggambarkan upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, sejumlah kebijakan yang diterapkan pada 2024 diperkirakan memperburuk daya beli masyarakat kelas menengah di 2025.
"Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, implementasi skema subsidi berbasis nomor induk kependudukan (NIK), serta beban tambahan dari program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi tekanan baru bagi masyarakat kelas menengah," ujar Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat melalui keterangan tertulis, Minggu (29/12/2024).
Selain itu, kenaikan harga barang kebutuhan akibat inflasi yang berlanjut juga menjadi tantangan berat. Tahun 2025 akan menjadi ujian sejauh mana pemerintah mampu mengatasi dampak kebijakan ini dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Berikut adalah rangkuman peristiwa ekonomi penting yang terjadi sepanjang tahun 2024:
Januari: Awal Tahun dengan UU Harmonisasi Peraturan Pajak
Pemerintah membuka tahun 2024 dengan pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak. Langkah ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem perpajakan, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat daya saing investasi. Namun, dampaknya pada kelas menengah mulai terasa di 2025, dengan beban pajak yang lebih terstruktur namun tidak secara langsung meningkatkan daya beli.
Februari: Pengetatan Subsidi BBM
Pada Februari, pemerintah mulai mengusulkan perubahan mekanisme subsidi bahan bakar minyak (BBM). Subsidi yang sebelumnya berlaku luas akan diubah berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan subsidi lebih tepat sasaran, tetapi pada 2025, beban biaya transportasi bagi kelas menengah yang tidak memenuhi kriteria subsidi diprediksi meningkat.
Baca Juga: Daftar Pungutan dan Kenaikan Tarif Mulai 2025: PPN, Air PAM hingga Harga Rokok
Maret: Perpanjangan Kontrak Freeport
Pada bulan Maret, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia. Kontrak baru ini mencakup kewajiban membangun smelter dan peningkatan royalti yang harus dibayarkan kepada negara. Perpanjangan kontrak ini dipandang strategis untuk menjaga stabilitas investasi asing di sektor pertambangan, meskipun mendapat kritik dari pihak-pihak yang menganggap pengelolaan sumber daya alam masih kurang optimal.
"Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, implementasi skema subsidi berbasis nomor induk kependudukan (NIK), serta beban tambahan dari program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi tekanan baru bagi masyarakat kelas menengah," ujar Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat melalui keterangan tertulis, Minggu (29/12/2024).
Selain itu, kenaikan harga barang kebutuhan akibat inflasi yang berlanjut juga menjadi tantangan berat. Tahun 2025 akan menjadi ujian sejauh mana pemerintah mampu mengatasi dampak kebijakan ini dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Berikut adalah rangkuman peristiwa ekonomi penting yang terjadi sepanjang tahun 2024:
Januari: Awal Tahun dengan UU Harmonisasi Peraturan Pajak
Pemerintah membuka tahun 2024 dengan pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak. Langkah ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem perpajakan, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat daya saing investasi. Namun, dampaknya pada kelas menengah mulai terasa di 2025, dengan beban pajak yang lebih terstruktur namun tidak secara langsung meningkatkan daya beli.
Februari: Pengetatan Subsidi BBM
Pada Februari, pemerintah mulai mengusulkan perubahan mekanisme subsidi bahan bakar minyak (BBM). Subsidi yang sebelumnya berlaku luas akan diubah berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan subsidi lebih tepat sasaran, tetapi pada 2025, beban biaya transportasi bagi kelas menengah yang tidak memenuhi kriteria subsidi diprediksi meningkat.
Baca Juga: Daftar Pungutan dan Kenaikan Tarif Mulai 2025: PPN, Air PAM hingga Harga Rokok
Maret: Perpanjangan Kontrak Freeport
Pada bulan Maret, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia. Kontrak baru ini mencakup kewajiban membangun smelter dan peningkatan royalti yang harus dibayarkan kepada negara. Perpanjangan kontrak ini dipandang strategis untuk menjaga stabilitas investasi asing di sektor pertambangan, meskipun mendapat kritik dari pihak-pihak yang menganggap pengelolaan sumber daya alam masih kurang optimal.
Lihat Juga :
