DPR Dukung Tim Pemberantasan Mafia Migas

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah membentuk Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (migas). Tim ini dibentuk guna merealisasikan tujuan kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam memberantas mafia migas.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kurtubi mengapresiasi langkah pemerintah untuk membentuk tim teknis ini. Hal ini cukup penting mengingat celah mafia migas bermain di sektor hulu dan hilir migas sangat besar.

"Ya kalau dilihat dari tata kelola migas saat ini memang sangat berpeluang adanya celah mafia migas. Ini langkah bagus dan tepat," kata Kurtubi di Jakarta, Senin (17/11/2014):

Menurut Kurtubi, tata kelola migas yang bermuara pada landasan aturan Undang-undang (UU) No. 22/2001 belum memberikan kekuatan yang cukup dalam memperbaiki pengelolaan energi nasional.

"Adanya mafia migas tentu merugikan investor-investor baru. Apalagi sistem birokrasi di sini cukup panjang, sehingga membuat rentetan persoalan baru," tuturnya.

Kurtubi menuturkan, sampai saat ini belum ada eksplorasi baru guna menambah produksi minyak. Bahkan produksi ini terbilang cukup minim atau hanya mencapai 800 ribu barel per hari (bph).

"Eksplorasi anjlok tidak ada temuan cadangan baru dan hanya mengandalkan lapangan tua. Akibatnya kita impor, dan mafia migas main. Jadi tepat sekali membentuk tim ini," katanya.