Rini Harusnya Contoh Jokowi Memilih Menteri

JAKARTA - Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Publish What You Pay Maryati Abdullah menilai, mastinya Menteri BUMN dalam melakukan seleksi jajaran pertamina transparan.

"Seharusnya transparan kriterianya apa dan bagaimana? Dalam hal ini jelas, seleksi ini harus terbuka," kata dia ketika dihubungi, Senin (17/11/2014).

Dia pun berpendapat, seleksi para pejabat Pertamina yang dilakukan Rini Soemarno juga harus mencontoh ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih para calon pembantunya. Dengan cara, sambung dia, melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keungan (PPATK).

"Seharusnya terbuka, harus melibatkan PPATK dan KPK. Biar jelas, KPK dan PPATK melihat rekam jejaknya," ujarnya.

Sebelumnya, Rini justru mengusulkan presiden agar menandatangani Keputusan Presiden yang isinya untuk pemilihan dan penetapan direksi BUMN cukup dilaksanakan sepenuhnya oleh Menteri BUMN.

Selain membicarakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, patut diwaspadai adalah masalah pengisian Direktur Utama Pertamina. Ada dorongan sekelompok orang untuk menempatkan kroninya di puncak posisi strategis perusahaan hilir migas ini.

Direktur Global Future Institute (GFI) Hendrajit menduga, bursa calon Dirut Pertamina ini akan dimainkan oleh Jusuf Kalla-Soemarno Connection dengan motif menguasai lahan hilir migas ini.

Indikasinya, kata Hendrajit, menguatnya manuver JK dan kelompok kepentingan Ari Soemarno cs di Pertamina. Maka merekrut dan memilih Direktur Utama Pertamina dari luar Pertamina, bisa dibaca sebagai upaya mengabaikan kompetensi dan pengalaman panjangnya dalam penguasaan lingkup Migas baik dalam lingkup strategis maupun teknis profesional bidang Migas.

"Motif mereka yakni mengondisikan Pertamina untuk masuk dalam skema privatisasi yang dirancang oleh para pihak yang menganut haluan paham neoliberal dalam perekonomian nasional kita," sergahnya.

Melihat kondisi tersebut, bursa calon Direktur Utama Pertamina nampaknya mengerucut pada dua nama. Keduanya dari kalangan eksternal Pertamina untuk menjalankan setting privatisasi Pertamina.

"Dua nama itu yakni Rinaldi Firmansyah direkomendasikan oleh Menko Ekonomi Sofyan Djalil dan kawan-kawan. Sedangkan Widhyawan Prawiraatmadja atas rekomendasi dari Menteri ESDM Sudirman Said. Sedangkan Ahmad Faisal diplot untuk posisi komisaris. Ketiga orang tersebut semuanya merupakan Ari Soemarno Connection," ulasnya.

Hendrajit juga mengatakan, menelisik skenario Menteri BUMN Rini Sumarno, nampaknya agenda privatisasi Pertamina akan menjadi prioritas dalam rangka meliberalisasikan sektor hilir dan untuk mendukung skema ini, akan menjadi tugas pokok Dirut Pertamina Baru.

"Inilah skema Meneg BUMN yang perlu diwaspadai, karena besar kemungkinan muara dari skema ini adalah agar korporasi-korporasi asing bisa masuk ke Pertamina," ungkapnya lagi.