Puskepi Ibaratkan Mafia Migas seperti Hantu

JAKARTA - Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) meminta peran Tim Reformasi Tata Kelola Migas atau Komite Pemberantas harus didukung semua pihak dalam memberantas mafia minyak dan gas (migas), yang seperti hantu.

"Saya mendukung sepenuhnya upaya pemberantasan mafia migas dan berharap upaya itu didukung penuh oleh presiden, KPK, Kejagung, Polri dan kelompok masyarakat yang anti mafia migas," kata Sofyano Zakaria di Jakarta, Selasa (18/11/2014).

Dia menjelaskan, sulit membuktikan mafia migas secara hukum atau kasat mata. Pasalnya, secara hukum tidak akan pernah bisa didapati nama seseorang yang diduga mafia migas, serta dalam akta-akta perusahaan yang bergerak dalam perdagangan crude oil atau BBM ke Pertamina.

Namun publik bisa mengendus bahwa ada mafia migas dibalik perusahaan-perusahan tertentu. Publik juga mengetahuinya secara sistem atau prosedur pada tender pembelian minyak, perusahaan tersebut juga bisa dibuktikan tidak melanggar aturan yang ada, tetapi publik bisa meyakini ada peran mafia migas dibalik itu.

"Mafia migas ibarat hantu, semua orang meyakini adanya hantu yang selalu berbuat jahat, menakutkan dan menjadi momok bagi manusia, namun kita tidak pernah tahu bagaimana wujud hantu itu," ungkapnya.

Penyelidikan yang cerdas terhadap ada atau tidaknya mafia migas dalam jual beli minyak bagi Indonesia dan pemberantasan mafia migas akan sangat membantu menghapus tudingan negatif bagi pekerja, misalnya pada badan yang menangani jual minyak bagi negeri ini.

Sofyano berharap, pemerintah selain membentuk tim reformasi tata kelola migas, juga segera membentuk Badan Kkhusus Pemberantas Mafia Migas, yang kedudukannya langsung di bawah presiden.

Sementara itu, terhadap badan trader milik Pertamina, yaitu Pertamina Energy Services (PES) yang selama ini merupakan trading resmi Pertamina, juga diperkuat dengan menempatkan orang KPK sebagai komisaris independen pada PES.

Selain itu, juga menempatkan orang-orang dari BPK dan BPKP sebagai tenaga internal audit di PES, sehingga akan mampu menjawab desakan elit masyarakat dan elit politik yang menilai negatif terhadap ISC, Pertamina dan PES.