Jokowi Dinilai Alihkan Beban Fiskal pada Rakyat
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Golkar (FPG) Bambang Soesatyo menolak keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menaikkan harga BBM bersubsidi.
Dia pun mengecam, kebijakan harga baru BBM bersubsidi karena Jokowi dinilai terang-terangan mengalihkan beban fiskal pemerintahannya ke pundak rakyat.
Bagaimana tidak, lanjut Bambang, harga BBM bersubsidi dinaikkan ketika harga minyak di pasar internasional turun, alias lebih rendah dari asumsi APBN tahun berjalan.
"Bagi FPG, kenaikan harga BBM bersubsidi saat ini sama sekali tidak masuk akal, bahkan sulit diterima akal sehat," katanya melalui pesan tertulis yang diterima Sindonews, Selasa (18/11/2014).
Menurutnya, tekanan beban fiskal bagi pemerintah baru relatif belum bertambah karena turunnya harga minyak di pasar internasional.
Bambang menuturkan, APBN-P 2014 mengasumsikan harga minyak USD105 per barel, sementara harga minyak saat ini di kisaran USD80 per barel.
"Kalau benar Jokowi pro rakyat, dia seharusnya memiliki keberanian politik dan menunjukan itikad baik dengan menurunkan harga BBM bersubsidi," pungkas dia.
Dia pun mengecam, kebijakan harga baru BBM bersubsidi karena Jokowi dinilai terang-terangan mengalihkan beban fiskal pemerintahannya ke pundak rakyat.
Bagaimana tidak, lanjut Bambang, harga BBM bersubsidi dinaikkan ketika harga minyak di pasar internasional turun, alias lebih rendah dari asumsi APBN tahun berjalan.
"Bagi FPG, kenaikan harga BBM bersubsidi saat ini sama sekali tidak masuk akal, bahkan sulit diterima akal sehat," katanya melalui pesan tertulis yang diterima Sindonews, Selasa (18/11/2014).
Menurutnya, tekanan beban fiskal bagi pemerintah baru relatif belum bertambah karena turunnya harga minyak di pasar internasional.
Bambang menuturkan, APBN-P 2014 mengasumsikan harga minyak USD105 per barel, sementara harga minyak saat ini di kisaran USD80 per barel.
"Kalau benar Jokowi pro rakyat, dia seharusnya memiliki keberanian politik dan menunjukan itikad baik dengan menurunkan harga BBM bersubsidi," pungkas dia.
(izz)