Ini Senjata Susi Hapus Illegal Fishing
Jum'at, 21 November 2014 - 15:48 WIB
Ini Senjata Susi Hapus Illegal Fishing
A
A
A
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, larangan transhipment yang sedang diberlakukan untuk semua ikan di perairan, harus digerakkan secara total.
Susi mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melakukan freeze untuk banyak ikan, karena semua indikasinya lebih banyak pada ekspor ilegal.
"Akhirnya pelabuhan kita enggak hidup. Kita mau bangun pelabuhan, pengusaha bangun cold storage tapi mereka enggak dapat bahan baku. Dan bahan bakar kebutuhan nasional tidak bisa terdeteksi karena adanya transhipment," jelasnya di kantor KKP, Jakarta, Jumat (21/11/2014).
Jadi, lanjut dia, pengalihannya bukan ikan, namun pengalihan BBM, pengalihan logistik yang di tengah laut akan mensupport illegal fishing. Ini seharusnya dihentikan dan semuanya harus ke pelabuhan dan tidak ada yang boleh main-main.
"Salah satu penunjang moratorium dalam merivitalisasi industri perikanan dan kelautan Indonesia itu dengan pelarangan transhipment tadi. Memang banyak yang protes," ujar Susi.
Susi juga mengatakan, transhipment yang dilakukan untuk pengambilan ikan hidup itu, diakui di Natuna dikirim ke Hongkong, dan mereka mengambil ikan kerapu dan napoleon.
"Napoleon itu ikan yang enggak mungkin ditangkap dengan pancing atau dengan jala. Napoleon itu bisanya ditangkap pakai dinamit. Jadi, ya harus dihentikan," katanya.
Menurutnya, jika transhipment dibuka, kapal juga tidak bisa menjaga. Karena orang masih bisa beroperasi di laut lepas.
"Jadi kita kunci dari logistiknya. Selama logistiknya masih mungkin, selama itu juga kita punya illegal fishing tetap merajalela di laut. Jadi, salah satu pengawal paling kuat untuk moratorium dan illegal fishing ini adalah larangan transhipment," pungkas Susi.
Susi mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melakukan freeze untuk banyak ikan, karena semua indikasinya lebih banyak pada ekspor ilegal.
"Akhirnya pelabuhan kita enggak hidup. Kita mau bangun pelabuhan, pengusaha bangun cold storage tapi mereka enggak dapat bahan baku. Dan bahan bakar kebutuhan nasional tidak bisa terdeteksi karena adanya transhipment," jelasnya di kantor KKP, Jakarta, Jumat (21/11/2014).
Jadi, lanjut dia, pengalihannya bukan ikan, namun pengalihan BBM, pengalihan logistik yang di tengah laut akan mensupport illegal fishing. Ini seharusnya dihentikan dan semuanya harus ke pelabuhan dan tidak ada yang boleh main-main.
"Salah satu penunjang moratorium dalam merivitalisasi industri perikanan dan kelautan Indonesia itu dengan pelarangan transhipment tadi. Memang banyak yang protes," ujar Susi.
Susi juga mengatakan, transhipment yang dilakukan untuk pengambilan ikan hidup itu, diakui di Natuna dikirim ke Hongkong, dan mereka mengambil ikan kerapu dan napoleon.
"Napoleon itu ikan yang enggak mungkin ditangkap dengan pancing atau dengan jala. Napoleon itu bisanya ditangkap pakai dinamit. Jadi, ya harus dihentikan," katanya.
Menurutnya, jika transhipment dibuka, kapal juga tidak bisa menjaga. Karena orang masih bisa beroperasi di laut lepas.
"Jadi kita kunci dari logistiknya. Selama logistiknya masih mungkin, selama itu juga kita punya illegal fishing tetap merajalela di laut. Jadi, salah satu pengawal paling kuat untuk moratorium dan illegal fishing ini adalah larangan transhipment," pungkas Susi.
(izz)
Lihat Juga :
