Pemuda Kaltim Tuntut Blok Mahakam Libatkan Pemda
Pemuda Kaltim Tuntut Blok Mahakam Libatkan Pemda
A
A
A
SAMARINDA - Sejumlah elemen pemuda di Kalimantan Timur (Kaltim) menuntut agar operator pengelolaan blok kaya migas, Blok Mahakam melibatkan pemerintah daerah (Pemda).
Jika hal tersebut tidak dipenuhi pemerintah pusat, maka elemen pemuda ini bakal bertindak ekstrem.
"Kita sudah sering dimarjinalkan oleh pemerintah pusat. Kemarjinalan Kaltim itu terlihat dari tidak adanya putra Kaltim yang jadi menteri, serta tidak adanya Dana Alokasi Umum. Soal Blok Mahakam, kami akan berjuang untuk itu," kata Ketua KNPI Kaltim, Chaeruddin kepada wartawan, Senin (24/11/2014).
Blok Mahakam kini masih dikelola oleh Total E&P Indonesie bersama Inpex. Kontrak di Blok Mahakam yang masuk Kabupaten Kutai Kartanegara itu akan habis pada 2017.
Pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM hampir pasti menunjuk Pertamina sebagai operator selanjutnya.
"Kami menuntut agar pemerintah daerah juga dilibatkan dalam pengelolaan Blok Mahakam. Bisa dalam bentuk pembagian saham, maupun operator pengelolaannya," tambahnya.
Sementara, terkait jumlah saham, mantan anggota DPRD Kutai Kartanegara itu menyebut 30%. Meski demikian, pemuda Kaltim akan berjuang mendapatkan 20% saham di Blok Mahakam.
"Minimal 20% lah. Itu merupakan sebuah ruh bagi masyarakat Kaltim agar memiliki aset sendiri atas kekayaan yang dimilikinya," kata Chaeruddin.
"Kami tidak masalah disebut anak nakal. Kami akan lebih ekstrim untuk memperjuangkan hak Kaltim. Kami harus ekstrimis agar diperhatikan pemerintah pusat," imbuhnya.
Dia mengaku langkah KNPI Kaltim didukung 73 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang selama ini tergabung di KNPI Kaltim. Mereka satu suara agar pengelolaan Blok Mahakam selanjutnya melibatkan daerah.
"Kami berprinsip untuk berjuang, bahkan kalau perlu berperang, untuk mempejuangkan apa yang sudah seharusnya menjadi hak rakyat Kaltim," pungkasnya.
Jika hal tersebut tidak dipenuhi pemerintah pusat, maka elemen pemuda ini bakal bertindak ekstrem.
"Kita sudah sering dimarjinalkan oleh pemerintah pusat. Kemarjinalan Kaltim itu terlihat dari tidak adanya putra Kaltim yang jadi menteri, serta tidak adanya Dana Alokasi Umum. Soal Blok Mahakam, kami akan berjuang untuk itu," kata Ketua KNPI Kaltim, Chaeruddin kepada wartawan, Senin (24/11/2014).
Blok Mahakam kini masih dikelola oleh Total E&P Indonesie bersama Inpex. Kontrak di Blok Mahakam yang masuk Kabupaten Kutai Kartanegara itu akan habis pada 2017.
Pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM hampir pasti menunjuk Pertamina sebagai operator selanjutnya.
"Kami menuntut agar pemerintah daerah juga dilibatkan dalam pengelolaan Blok Mahakam. Bisa dalam bentuk pembagian saham, maupun operator pengelolaannya," tambahnya.
Sementara, terkait jumlah saham, mantan anggota DPRD Kutai Kartanegara itu menyebut 30%. Meski demikian, pemuda Kaltim akan berjuang mendapatkan 20% saham di Blok Mahakam.
"Minimal 20% lah. Itu merupakan sebuah ruh bagi masyarakat Kaltim agar memiliki aset sendiri atas kekayaan yang dimilikinya," kata Chaeruddin.
"Kami tidak masalah disebut anak nakal. Kami akan lebih ekstrim untuk memperjuangkan hak Kaltim. Kami harus ekstrimis agar diperhatikan pemerintah pusat," imbuhnya.
Dia mengaku langkah KNPI Kaltim didukung 73 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang selama ini tergabung di KNPI Kaltim. Mereka satu suara agar pengelolaan Blok Mahakam selanjutnya melibatkan daerah.
"Kami berprinsip untuk berjuang, bahkan kalau perlu berperang, untuk mempejuangkan apa yang sudah seharusnya menjadi hak rakyat Kaltim," pungkasnya.
(izz)
Explore More